TEMPO.CO, Tokyo - Pemerintah Jepang mendukung Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Dukungan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Nobuo Kishi saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kantor Kementerian Luar Negeri Jepang, Tokyo, Jumat, 14 April 2017.
Menteri Susi menjelaskan dirinya diminta oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menyampaikan permintaan dukungan kepada pemerintah Jepang saat kunjungannya ke Negeri Sakura itu. Agenda Menteri Susi hari ini, Jumat, 14 April 2017, selain bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, juga bertemu dengan Keidanren, Kamar Dagang dan Industri Jepang.
Baca juga:
Baca juga:
Di Sidang Umum PBB, JK Pamer Dua Kartu Sakti
Risma Jadi Pembicara dalam Forum PBB di Ekuador
Indonesia berencana mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, yang proses pemilihannya akan dilaksanakan di New York pada Juni 2018. Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang tersedia bagi kelompok Asia Pasifik.
Pemerintah Indonesia mencatat telah memperoleh komitmen dukungan dari 95 negara. Perinciannya, 22 dukungan unilateral, 19 dukungan lisan, dan 54 dukungan melalui pengaturan saling dukung. Untuk dapat terpilih, Indonesia memerlukan setidaknya 129 dukungan. Sehingga saat ini masih diperlukan komitmen dukungan dari sedikitnya 34 negara.
Pemerintah Indonesia optimistis potensi perolehan komitmen dukungan masih sangat terbuka. Sebab masih ada 92 negara yang belum memberikan komitmen dukungannya bagi Indonesia. Perinciannya, 22 dukungan dari negara-negara Asia Pasifik, 33 dukungan dari negara-negara Afrika, 12 dukungan dari negara-negara Eropa Timur, 16 dukungan dari negara-negara Amerika Latin dan Karibia, serta 10 dukungan dari negara-negara Eropa Barat dan lainnya.
Simak pula:Sukses Ekonomi, Indonesia Terpilih Dewan HAM PBB
Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dinilai strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri, utamanya di bidang keamanan dan perdamaian dunia. Karena itu perlu penggalangan dukungan dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga hingga tingkat tertinggi, termasuk melalui pengiriman utusan khusus.
RETNO SULISTYOWATI (TOKYO)
