Pagar Dibongkar, Konflik Keraton Surakarta Kembali Memanas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang berupaya mendobrak pintu Sasana Narendra Keraton Kasunanan Surakarta, Solo, (26/8). Mereka berupaya membubarkan acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Paku Buwana XIII. Tempo/Ahmad Rafiq

    Sejumlah orang berupaya mendobrak pintu Sasana Narendra Keraton Kasunanan Surakarta, Solo, (26/8). Mereka berupaya membubarkan acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Paku Buwana XIII. Tempo/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Solo-Konflik di Keraton Kasunanan Surakarta yang berlangsung selama belasan tahun kembali menghangat. Kondisi itu terjadi saat salah satu kubu membongkar pagar yang selama ini menjadi pembatas kedua kubu yang bertikai, Ahad, 2 April 2017.

    Pagar tersebut membatasi kediaman Paku Buwana (PB) XIII dengan kompleks keraton yang lain yang dikuasai kubu Dewan Adat. Pagar dari seng itu dibuat sebanyak dua lapis sejak empat tahun lalu.

    Baca: Anggota Wantimpres Subagyo HS Damaikan Koflik Keraton Surakarta

    Salah satu petinggi Dewan Adat, KP Eddy Wirabhumi menyayangkan pembongkaran pagar yang dilakukan secara sepihak. "Tapi kami mencoba mendiamkan agar situasi tidak memanas," katanya.

    Menurutnya, pemasangan pagar tersebut merupakan kesepakatan bersama antara kubu Dewan Adat dengan kubu PB XIII sejak 2013. "Masing-masing bersepakat menghormati batas untuk meredam konflik," katanya.

    Dia khawatir, pembongkaran pagar itu justru bakal membuat potensi konflik semakin terbuka. "Kami juga akan merumuskan langkah yang akan diambil atas pelanggaran kesepakatan itu," katanya.

    Simak: Paku Buwana XIII Digugat Anak dan Keponakannya Rp 2,1 Miliar

    Kuasa hukum PB XIII, Ferry Firman Nurwahyu, mengatakan bahwa raja merupakan penguasa tertinggi di dalam keraton. Kekuasaan itu memiliki dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

    Menurut Ferry, pihaknya juga akan membersihkan keraton dari Dewan Adat yang selama ini berseberangan dengan kubu PB XIII. "Ini merupakan kewenangan PB XIII sebagai pemimpin di keraton," katanya.

    Menurutnya, pekan ini pihaknya telah mengundang PB XIII untuk membicarakan masalah penyelesaian konflik. Undangan itu, kata Ferry, merupakan itikad baik PB XIII. "Tapi mereka tidak bersedia datang," katanya.

    Lihat: Konflik Keraton Solo, Raja dan Wakilnya Pilih Mengalah

    Dia menyebut bahwa upaya yang dilakukan saat ini merupakan langkah untuk penyelenggaraan upacara adat tahunan tingalan jumenengan. Selama beberapa tahun terakhir, raja tidak bisa menghadiri acara ulang tahun bertahta itu lantaran akses jalan tertutup pagar.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.