Usut Aliran Duit E-KTP, KPK: Masih Ada Waktu Mengembalikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengimbau penerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mengembalikan dana tersebut. Ia juga meminta penerima duit kooperatif dengan KPK dalam pengusutan kasus tersebut.

    "Masih ada waktu untuk mengembalikan, karena tidak ada gunanya membantah," kata Febri di KPK, Jakarta, Senin, 13 Maret 2017. Hingga kini, tercatat sudah ada 14 orang yang mengembalikan duit proyek e-KTP kepada KPK.

    Baca: Kasus E-KTP, KPK Buka Peluang Adanya Tersangka Baru

    Febri menuturkan pengembalian duit dan sikap kooperatif adalah langkah positif terhadap penyelesaian kasus korupsi e-KTP. "Ini menjadi faktor yang meringankan," ucapnya. Namun Febri menegaskan pengembalian duit tersebut tidak menghilangkan pidana seseorang.

    Ia berujar, 14 penerima duit tersebut juga telah bersedia menjadi justice collaborator, meski itu tidak berpengaruh pada faktor hukum. "Di sisi lain, ada yang menikmati aliran dana tapi tidak mengembalikan," tuturnya.

    Baca juga: Sidang Kedua E-KTP, KPK Sudah Siapkan 8 Saksi

    Berkas dakwaan perkara megakorupsi pengadaan e-KTP menyebutkan 14 orang mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi proyek tersebut. Sedangkan 37 lain diduga menikmatinya. Namun belum ada nama-nama penerima dana bancakan tersebut yang terpublikasi.

    KPK menelisik kasus korupsi e-KTP dengan nilai proyek Rp 5,84 triliun sejak 2014. KPK menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, sebagai tersangka dalam perkara ini. Kini keduanya menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    ARKHELAUS W.

    Video Terkait
    Setya Novanto: Saya Tidak Terima Dana Itu
    Brebes Kekurangan 150.000 Blangko KTP Elektronik
    E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.