Jokowi Sempurnakan Peraturan Presiden SBY tentang Korupsi  

Reporter

Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil sejumlah langkah baru Indeks Persepsi Korupsi yang dinilai lamban membaik. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan presiden baru yang berkaitan dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Selama ini, antara KPK dan pemerintah, tidak satu agenda, jadi akan dibuatkan agenda tunggal strategi pencegahan korupsi," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jumat, 3 Maret 2017. Hal ini dibahas Kantor Staf Presiden hari ini bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca:
Ketua ICW: Penerapan E-Katalog Tak Jamin Kurangi ...
Ini 8 Kepala Daerah Berstatus Tersangka pada 2016

Rencananya, Perpres baru itu akan menggantikan Perpres No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Perpres lama itu dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Teten menjelaskan, Perpres yang dikeluarkan SBY itu dinilai sifatnya terlalu luas sehingga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lamban naik. Dengan kata lain, terlalu banyak yang ingin dicapai dalam perpres itu. Sedangkan Perpres yang baru akan lebih mengerucut sifatnya untuk mendongkrak perbaikan IPK.

Baca juga:
Ditahan KPK, Bupati Klaten Tetap Terima Insentif Rp 70 Juta  
KPK: Patrialis Akbar Bocorkan Draf Lebih dari Sekali 

Fokus perpres baru adalah bidang pengadaan, perizinan dan tata niaga, serta penerimaan negara. Ketiga hal itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membenarkan pernyataan Teten. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk fokus pada tiga hal itu diambil setelah mempertimbangkan dampaknya. Menurutnya, dampaknya lebih signifikan dibanding menetapkan target yang luas.

"Misalnya perizinan, salah satu komponen IPK adalah Index of Doing Business.” Data informasi akan diintegrasikan agar masyarakat hingga presiden bisa mengawasi proses perizinan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro meminta aparatur sipil negara, yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, untuk tidak takut dengan rencana dan strategi baru ini. Menurut dia, rencana dan strategi justru untuk memastikan pengadaan barang dan jasa tidak tersangkut pada tindakan-tindakan koruptif. "Ini agar belanja pemerintah lebih efisien, lebih murah, dan yang lebih penting adalah terciptanya ekonomi berbiaya rendah," ujar Bambang.

ISTMAN MP






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

1 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

2 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

2 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

2 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

3 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

3 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

3 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.