Penyuap Sudah di LP Semarang, Bupati Klaten Menunggu 2 Bulan  

Reporter

Bupati Klaten non aktif Sri Hartini meninggalkan Gedung KPK sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, 1 Februari 2017. KPK memperpanjang masa penahanan Sri Hartini yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK untuk penyelesaian penyidikan kasus dugaan suap di jajaran Pemkab Klaten. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Klaten - Meski tersangka penyuapnya telah dipindahkan dari Rumah Tahanan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, bukan berarti Bupati Klaten Sri Hartini sebagai penerima suap juga akan segera menyusul pemindahan dalam waktu dekat.

"Tergantung proses penyidikannya. Kalau sudah selesai bisa dilimpahkan. Tapi kalau masih dibutuhkan, bisa diperpanjang lagi (masa penahanan Hartini) selama 30 hari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi Tempo pada Jumat, 3 Maret 2017.

Baca juga: Syarat KPK jika Sri Hartini Ingin Jadi Justice Collaborator

Senin lalu, KPK melimpahkan berkas dan barang bukti milik Suramlan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Suramlan adalah Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan non-aktif. Pada 31 Desember 2016, dia ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Adapun tersangka penerima suapnya adalah Sri Hartini.

Sejak ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan pada 30 Desember 2016, Hartini dan Suramlan ditahan di Rutan KPK selama 20 hari. Pada 18 Januari, KPK memperpanjang masa penahanan keduanya selama 40 hari yang berlaku sejak 20 Januari sampai 28 Februari.

Baca pula: Klaten Connection, Eks Bupati Sri Hartini Bisa Ungkapkan

Sementara berkas dan barang bukti Suramlan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang, KPK kembali memperpanjang masa penahanan Hartini selama 30 hari yang berlaku sejak 1 - 30 Maret. Informasi yang dihimpun Tempo, perbedaan masa penahanan antara Hartini dan Suramlan di Rutan KPK lantaran ancaman pidana keduanya berbeda.

Sebagai pemberi suap, Suramlan diancam pidana maksimal lima tahun penjara. Sedangkan ancaman pidana untuk Hartini sebagai penerima suap mencapai di atas sembilan tahun. Dengan demikian, masa perpanjangan penahanan untuk Hartini juga bisa lebih lama 60 hari dari Suramlan.

Simak: Ajaib! Nyaris 20 Tahun Dua Pasang Suami-Istri Kuasai Klaten

Untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus suap pengisian jabatan di Klaten yang menjerat Hartini dan Suramlan, KPK tidak harus menunggu selesainya proses persidangan mereka. "Selama ada bukti permulan yang cukup dan bisa dikembangkan, kami akan sampaikan pada publik,” kata Febri.

Kendati masa penahanan Hartini di Rutan KPK lebih lama dari Suramlan (maksimal sampai 60 hari), pengacara Hartini, Deddy Suwadi, optimistis berkas kliennya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. "Karena Bu Hartini juga akan menjadi saksi dalam persidangan Suramlan. Tentu persidangannya (Suramlan) juga menunggu pemindahan Bu Hartini ke Lapas Semarang," kata Deddy.

DINDA LEO LISTY

Simak: Kesan Hamdan Zoelva Bertemu Raja Salman (3), Kekuatan Baru






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

15 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

21 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.