TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung tetap menghukum mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Anggota majelis hakim perkara kasasi itu, Krisna Harahap membenarkan putusan yang memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta. "Karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura dalam rangka pengadaan anggaran untuk pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017.
Baca: KPK Banding, Hukuman Dewie Yasin Limpo Diperberat
Majelis hakim perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.
Krisna menambahkan, di samping memperkuat putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pidana penjara dan denda, MA memperbaiki amar putusan mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik.
Yang dapat dicabut menurut majelis hakim agung adalah hak dipilih, yakni 5 tahun setelah menjalani pidana pokok, bukan hak memilih karena yang terakhir ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan maupun dikurangi.
Sebelumnya di tingkat pertama, Dewie divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi menerima suap 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp 1,7 miliar) untuk mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.
Baca: Dewie Yasin Limpo Mengaku Tak Paham Proyek di Papua
"Menyatakan terdakwa I Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dan terdakwa II Bambang Wahyuhadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama," kata ketua majelis hakim Masud dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Vonis itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta hakim menghukum Dewie dan Bambang masing-masing selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan dan khusus untuk Dewie dikenakan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 12 tahun.
ANTARA
