Imigrasi Tolak Pengajuan Paspor 31 WNI yang Dokumennya Palsu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pasport milik 32 Warga Negara Asing (WNA) turut diamankan di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 13 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah pasport milik 32 Warga Negara Asing (WNA) turut diamankan di Gedung Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 13 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Imigrasi Cirebon menolak memberikan paspor kepada 18 wanita dan 13 pria sepanjang Januari hingga 17 Februari 2017.

    Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengatakan penolakan ini dilakukan lantaran sebagian besar dokumen yang diajukan adalah palsu.

    Baca juga: Tanpa Tujuan Jelas, Warga Bangladesh Ditolak Masuk ke Indonesia 

    "Karena sebagian besar terindikasi memalsukan dokumen dan berniat bekerja tanpa memiliki rekomendasi dari instansi terkait," kata Agung dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 17 Februari 2017. Ia menduga modus pemalsuan dokumen itu akan digunakan untuk bekerja di luar negeri secara tidak sesuai prosedur.

    Agung menuturkan penolakan dilakukan setelah pihak Imigrasi mendapat kepastian bahwa nama-nama pemohon tidak terdaftar dalam instansi yang tertulis di dokumen mereka. "Penolakan karena data dukung persyaratan setelah dilakukan pengecekan ke instansi terkait tidak terdaftar atau tidak sah," ujar dia.

    Simak juga: Calo TKI, Dokumen Palsu, dan Majikan Malaysia Butuh Cepat

    Agung mengatakan, selanjutnya, 31 nama tersebut dimasukkan daftar orang-orang yang ditunda untuk mendapatkan paspor di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri.

    Menurut Agung, penolakan terhadap para pemohon yang memiliki dokumen palsu seperti ini diperlukan untuk mencegah tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia terhadap para calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.