Ahok Diaktifkan, MA & Ombudsman Kembalikan Putusan ke Tjahjo

Reporter

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan kata sambutan pada acara serah terima jabatan di Balai Kota, Jakarta Pusat, 11 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tetap pada pendirian menunggu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap Ahok. Menurut dia, pemerintah harus menerapkan praduga tak bersalah. Upaya sudah dilakukan Menteri Tjahjo menemui Mahkamah Agung (MA) dan meminta fatwa terkait status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan pengaktifannya kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia pun menemui Ombudsman. Namun, hasilnya kedua lembaga tersebut meminta Kemendagri yang harus bersikap secepatnya mengambil keputusan itu.

Baca juga:

Kepala Daerah Terdakwa, Ombudsman: Mendagri Segera Putuskan
Fatwa Status Ahok, Ketua MA: Tak Akan Dijawab Secara Saklek

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berharap Kementerian Dalam Negeri bisa mengambil sikap sendiri soal pro-kontra penonaktifan Ahok. Ini berkaitan dengan rencana Kemendagri untuk minta fatwa MA soal status Ahok. "Seyogianya, di Kemendagri kan ada bagian hukum juga, silakan dibahas. Sebaiknya Kemendagri sendiri yang menentukan sikap," kata Hatta di gedung Mahkamah Agung, Selasa, 14 Februari 2017.

Hatta mengatakan, MA tidak akan memberi fatwa yang sifatnya hitam-putih pada kasus tersebut. Sebab, perkara Ahok kini masih bergulir di pengadilan.

Baca pula:
Ahok Diaktifkan, Hamdan Zoelva: Alasan Mendagri Tjahjo Aneh
Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Aturan

Sedangkan, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar segera memutuskan pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa. Saran ini menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan sementara karena menyandang status terdakwa penista agama.

"Saran kami tentu ada ketegasan lah dari pemerintah dengan status itu. Kalau pemerintah firm dengan kebijakannya tentu kami menganggap itu atas dasar-dasar yang jelas," kata Amzulian di kantor Ombudsman, Kamis, 16 Februari 2017.

Simak: Dua Mantan Ketua MK, Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara

Menurut Tjahjo, sebenarnya dia bisa mengeluarkan diskresi. Namun, dia tak mau mengeluarkan diskresi tanpa dasar hukum yang kuat. Sebab, hal itu akan menimbulkan gugatan terhadapnya.

"Contoh diskresi saya menghentikan tidak hormat bupati yang tertangkap tangan narkoba. Saya sampai sekarang terus digugat. Saya kalah terus di semua tingkat pengadilan. Ini belum diputus kok sudah diberhentikan?" kata Tjahjo.

Silakan baca: Soal Pengaktifan Ahok, Mendagri Jamin Bakal Ikuti Fatwa MA

Meski demikian, Tjahjo mengapresiasi masukan dari Ombudsman. Ia mengimbau agar jangan sampai kepala daerah yang berstatus tersangka dan terdakwa menimbulkan implikasi di daerahnya.

Amzulian menyatakan akan menghormati apapun keputusan Menteri Dalam Negeri. Namun, ia berujar akan terus mengawasi persoalan ini. "Karena Ombudsman menerima laporan-laporan masyarakat, kami tidak punya pilihan lain kecuali menindaklanjuti," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI  I  S. DIAN ANDRYANTO






Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

6 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

15 jam lalu

Kinerja Satgas Dukcapil Kemendagri Bantu Penyintas Gempa Cianjur Raih Apresiasi

Kerja cepat ini mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian agar mempermudah proses data kependudukan.


Terkini Metro: Selera Politik Heru Budi dan Calon Sekda DKI, Parkir Liar Grand Indonesia

1 hari lalu

Terkini Metro: Selera Politik Heru Budi dan Calon Sekda DKI, Parkir Liar Grand Indonesia

Informasi metropolitan terkini masih membahas seputar pencopotan jabatan Sekda DKI oleh Pj Gubernur Heru Budi. Isu lainnya, parkir liar di Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

1 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

2 hari lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

2 hari lalu

Mundur dari PSI, Michael Sianipar Singgung Konsisten Kritisi Anies Baswedan dan Formula E

Bekas staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Michael Victor Sianipar, mundur dari PSI. Dia menyinggung telah mengkritisi Anies Baswedan dan Formula E


Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

2 hari lalu

Hengkang dari PSI, Michael Sianipar: Partai yang Saya Cita-citakan Sudah Berubah

Michael Victor Sianipar mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta.


Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

2 hari lalu

Bekas Staf Ahok Michael Sianipar Mundur dari PSI

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengundurkan diri dari PSI.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

2 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

5 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.