Polda Jabar Tak Minta Rizieq FPI Bawa Tesis Soal Pancasila

Rizieq Syihab berjalan ke Direktorat Reserse Kriminal di Polda Jawa Barat di Bandung di diampingi sejumlah ulama dan kuasa hukum, 13 Februari 2017. Rizieq tiba sekitar pukul 9 pagi untuk memenuhi panggilan ke dua Polda Jawa Barat terkait tuduhan penistaan lambang negara oleh Sukmawati Soekarno Putri. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama Sukarno, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab membawa berkas berupa tesis saat menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 13 Febriari 2017.

"Saya bawa tesis, tentang pengaruh Pancasila, saya serahkan untuk nanti bisa dilihat dan dipelajari," kata Rizieq.

Baca juga: Diperiksa Polda Jabar, Rizieq Syihab: Seperti Ujian Tesis

Kedatangan Rizieq ke Markas Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya dua kali mangkir untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada panggilan pertama Selasa, 7 Februari 2017, Rizieq tak hadir karena mengaku kelelahan, sedangkan panggilan kedua pada 10 Februari 2017, ia menolak hadir dengan alasan menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan terhadap Pancasila pada Senin, 30 Januari 2017. Status tersangka setelah gelar perkara dengan pemeriksaan 18 saksi. Perbuatan Rizieq dianggap memenuhi Pasal 154A tentang Penodaan pada Lambang Negara dan Pasal 320 tentang Pencemaran Nama Baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Simak pula: Periksa Rizieq, Polda Jawa Barat: Kalau Tak Berbelit, Cepat

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan pihaknya tidak pernah meminta Rizieq untuk membawa tesis tersebut.

"Ya, enggak diapa-apain tesisnya, orang enggak ada pertanyaan ke situ," kata Yusri di Markas Polda Jawa Barat, Senin, 13 Februari 2017.

Lihat pula: Rizieq Diperiksa di Polda Jabar, Massa FPI Demo di Pusdai

Yusri menuturkan, tesis yang berjudul "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia", seharusnya dibawa saat persidangan nanti. "Polda tidak pernah minta tesis. Buktinya cukup dari video. Silakan (tesisnya) ajukan di pengadilan," kata Yusri.

ANTARA






Berebut Gedung Sate: Episode Perang Kemerdekaan Lawan Sekutu di Bandung 3 Desember 1945

1 hari lalu

Berebut Gedung Sate: Episode Perang Kemerdekaan Lawan Sekutu di Bandung 3 Desember 1945

Gedung V & W, cikal bakal Gedung Sate ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda atau pegawai Departemen PU.


Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

3 hari lalu

Purna Paskibraka Istana Negara Menjadi Duta Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 945, dan Bhineka tunggal ika.


Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

3 hari lalu

Kepala BPIP Tegaskan Pancasila Kunci Wujudkan Visi KORPRI

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan Pancasila merupakan kunci mewujudkan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

3 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


4 Ekor Monyet Berkeliaran di Kota Bandung, BBKSDA Jabar Duga Satwa Peliharaan

5 hari lalu

4 Ekor Monyet Berkeliaran di Kota Bandung, BBKSDA Jabar Duga Satwa Peliharaan

Tim BBKSDA dan mitra instansi masih berupaya menangkap empat ekor monyet itu agar tidak berkeliaran di pemukiman warga.


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

5 hari lalu

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

5 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

6 hari lalu

BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

Mencari solusi untuk menyikapi perda di daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

8 hari lalu

Gangguan Mental di Kalangan Remaja Meningkat, Ini Dampaknya pada Keluarga

Gangguan mental atau mental emotional disorder di kalangan remaja di Indonesia terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi keluarga.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

11 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini