Peserta Aksi 112 Dibaiat Pilih Paslon, Ini Kata Mabes Polri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brigjen Pol Rikwanto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Brigjen Pol Rikwanto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Peserta dibaiat serta berjanji akan membela agama dan para ulama dalam aksi doa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 11 Februari 2017. Mereka juga berjanji hanya akan memilih calon Gubernur DKI Jakarta yang muslim.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan aksi 112 adalah doa bersama. "Walaupun di situ ada pesan-pesan yang tidak bisa dipungkiri ada kaitannya dengan pilkada, kita jujur saja di situ," ucapnya di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 11 Februari 2017.

    Baca:
    Aksi 112, Ketua PBNU Tahu Siapa Penggerak dan Tujuannya
    Anies-Sandi dan Agus Hadir dalam Aksi 112 di Masjid Istiqlal

    Dia mengatakan, soal adanya ajakan memilih satu pasangan calon, itu kembali kepada masyarakat. Namun dia meminta warga Jakarta dalam memilih harus menganut azas yang sudah ada, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia. "Jadi artinya, seseorang memberikan pilihannya kepada siapa pun calonnya harus bebas, tidak boleh digiring," ujarnya.

    Menurut Rikwanto, ajakan dalam kampanye boleh-boleh saja. Namun, saat di luar kampanye, dia berharap masyarakat tidak sampai merasa terganggu.

    "Kan, sudah disampaikan oleh pengelola Istiqlal bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, bukan berpolitik," tutur Rikwanto. "Nanti akan dianalisis, apa yang terjadi di sana (aksi 112)."

    Dia mengatakan pihaknya bersama stakeholder lain akan mengkaji aksi 112, apakah ada pelanggaran atau tidak.

    REZKI ALVIONITASARI

    Baca: Begini Kondisi Massa Aksi 112 di Tengah Guyuran Hujan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.