Verifikasi Media Dewan Pers Sempat Resahkan Jurnalis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id

    Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id

    TEMPO.CO, Bandung - Beredarnya daftar hasil verifikasi media massa keluaran Dewan Pers sempat meresahkan jurnalis, terutama informasi yang terkait hoax. Selain itu, jurnalis mempertanyakan elemen kesejahteraan jurnalis dalam sertifikasi media massa oleh Dewan Pers.

    Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat Mujib Prayitno mengatakan hoax yang meresahkan adalah tentang jurnalis yang bisa ditolak narasumber karena medianya tidak tercantum dalam daftar verifikasi Dewan Pers. Keresahan menyurut setelah ada penjelasan, meskipun ada yang masih kurang jelas untuk media televisi, seperti simbol tanda digital pada koran yang telah disertifikasi nantinya.

    Baca juga:
    Dewan Pers: 2 Tahun ke Depan Semua Media Terverifikasi
    Dewan Pers Telah Verifikasi 74 Media, Bagaimana Lainnya?

    Menurut Mujib, sertifikasi Dewan Pers dinilainya sebagai titik terang untuk profesionalitas wartawan. “Profesionalitas wartawan bisa rusak oleh perusahaan media yang tidak profesional,” katanya dalam diskusi sebuah radio di Bandung, Selasa, 7 Februari 2017.

    Profesionalitas itu, di antaranya, menyangkut kinerja, kode etik, dan upah dari perusahaan kepada jurnalis, termasuk pekerja lain di media massa. “Sayangnya, verifikasi Dewan Pers belum termasuk soal kesejahteraan pekerja media sebagai salah satu faktor profesionalitas,” kata Adi Marseila, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung.

    Baca pula: Dewan Pers: Media yang Terverifikasi Bertambah

    Dewan Pers sebelumnya telah menetapkan Standar Perusahaan Pers. Di antaranya, menurut Adi, sangat menyenangkan bagi pekerja media, seperti kewajiban membayar upah selama 13 kali dalam setahun, serta peningkatan gaji ataupun bonus.

    Adapun pakar hukum tata negara Asep Warlan mengatakan sertifikasi media massa diperlukan agar perusahaan pers lebih sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Menurut dia, juga perlu ada jaminan soal independensi berita dan kesejahteraan pekerja media. “Jadi (sertifikasi) tidak cukup hanya untuk menangkal hoax,” katanya.

    ANWAR SISWADI

    Simak:
    HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax di Media Sosial
    Presiden Joko Widodo Hadiri Puncak HPN 2017 Hari Ini



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.