Dugaan Penyelundupan Senjata, TNI: Itu Satuan Tugas Lain  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/M Risyal Hidayat

    ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Wuryanto menegaskan, tak ada anggota TNI yang terlibat dugaan penyelundupan senjata di Sudan. Wuryanto mengatakan semua anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Missions in Darfur (Unamid) masih bertugas di sana.

    "Yang jelas, satuan tugas (Unamid) di Sudan masih melaksanakan penugasan sampai Maret 2017. Peristiwa di bandara adalah ada saat pemulangan satuan tugas lain," kata Wuryanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 23 Januari 2017.

    Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi langsung insiden yang terjadi pada 20 Januari 2017 di Bandara Al Fashir, Darfur, Sudan, itu. Dia menghubungi Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Brigadir Jenderal Marzuki, Komandan Sektor Unamid Brigjen Nur Alamsyah, dan Komandan Satgas Batalion Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-B Unamid di Darfur, Letnan Kolonel Singgih Pambudi Arinto. 

    "Mereka semua menyatakan berita (penangkapan terhadap anggota TNI yang bertugas pada Unamid) tersebut tidak benar," ujar Wuryanto.

    Dia membenarkan adanya penangkapan oleh otoritas Sudan terhadap pasukan misi perdamaian dari Indonesia. Namun yang ditangkap bukanlah pasukan Unamid yang terdiri atas 850 personel itu.

    Dia menuturkan ada dua satgas misi perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Sudan. Dua satgas itu adalah Unamid dan Formed Police Unit (FPU) dari Kepolisian RI.

    "Terkait dengan kronologi kejadian secara utuh, silakan konfirmasi ke rekan kami yang lain," kata Wuryanto.

    Menurut dia, satgas yang akan kembali ke Indonesia dari Sudan adalah FPU. "Kebetulan (itu) dari rekan-rekan FPU. Jadi silakan konfirmasi ke sana. Saya yakin itu juga tidak."

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.