Kemenkes: Inovasi Pembangunan Kesehatan Harus Dipublikasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Puskesmas. Tempo/Subekti

    Ilustrasi Puskesmas. Tempo/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan inovasi pembangunan kesehatan di Indonesia harus dikenalkan ke masyarakat. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Puskesmas Kassi-kassi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

    “Pembangunan kesehatan harus diperkenalkan berupa inovasi ke khalayak, salah satunya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar,” ujar Oscar dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Januari 2017.

    Menurut Oscar, Puskesmas Kassi-kassi dapat menjadi contoh yang dapat ditularkan, khususnya karena memiliki program inovatif pendekatan keluarga. Standar Pelayanan Minimal (SPM), ujarnya, harus memberikan pelayanan yang mutlak.

    Beberapa contoh pelayanan modern yang disebutkan adalah Home Care terhadap penyakit berbasis perilaku serta pelayanan Telemedicine yang berbasis online. Dengan adanya inovasi, Makassar Home Care mendapat penghargaan Top Innovation 2015 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan kesehatan di 19 provinsi hingga 2018, termasuk di Sulawesi Selatan.

    Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Rachmat Latief mengatakan ada 89 rumah sakit dan 453 puskesmas di wilayahnya. Khusus di Kota Makassar, terdapat 46 puskesmas, dan jumlahnya akan bertambah tahun depan. “Puskesmas di Sulsel diberdayakan untuk peningkatan pendanaan promotif dan preventif serta peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan,” ujar Rachmat.

    Dia berharap kondisi itu didukung dengan ketersediaan dokter. Solusi ketersediaan dokter, ujar Rachmat, salah satunya dengan penyediaan tenaga dokter kontrak.

    YOHANES PASKALIS 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.