Tjahjo: Pemerintah Tak Bisa Sembarangan Bubarkan Ormas

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mudah bagi pemerintah membubarkan organisasi massa (ormas). Menurut Menteri ada sejumlah tahapan yang mesti dilewati bila ingin membubarkan organisasi massa. "Ada tahapan peringatan dan proses pengadilan. Panjang," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, tidak mempunyai kewenangan membubarkan organisasi massa. Pihaknya, bertugas menerima pendaftaran bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan ormas. "Ada juga yang mendaftar di Kemenkumham. Lewat online bisa," kata Menteri Tjahjo.

Baca: FPI Demo Besok, Tuntut Kapolda Jawa Barat Dicopot 

Tuntutan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) kembali muncul ke permukaan. Pekan lalu, sejumlah relawan Ahok-Djarot menuntut agar FPI dibubarkan. Relawan itu terdiri dari Solidaritas Merah Putih (Solmet), Aksi Badja, dan Demi Anak Generasi (DAG).

Tjahjo menambahkan sebagai ormas, FPI terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Menurut Tjahjo, di era Mendagri Gamawan Fauzi status FPI terdaftar hingga 2019. Tjahjo pun mengetahui soal tuntutan pembubaran FPI. "Banyak yang nuntut harus dibubarkan. Dasarnya apa harus dibubarkan?"

Undang-undang Dasar 1945, kata Menteri, menjamin penuh hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Selama ormas itu berazaskan Pancasila, ia menilai maka kehadirannya akan diterima.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang pembubaran. Proses pembubaran suatu ormas harus melewati tahapan yang panjang dan berbelit. Permohonan pembubaran ormas pada pasal 71 disebutkan harus diputus oleh pengadilan negeri.

ADITYA BUDIMAN

Baca: FPI Demo Mabes Polri, Wiranto Keluarkan Imbauan Ini






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

22 hari lalu

Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

22 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.