Tjahjo: Pemerintah Tak Bisa Sembarangan Bubarkan Ormas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mudah bagi pemerintah membubarkan organisasi massa (ormas). Menurut Menteri ada sejumlah tahapan yang mesti dilewati bila ingin membubarkan organisasi massa. "Ada tahapan peringatan dan proses pengadilan. Panjang," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

    Kementerian Dalam Negeri, kata Tjahjo, tidak mempunyai kewenangan membubarkan organisasi massa. Pihaknya, bertugas menerima pendaftaran bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan ormas. "Ada juga yang mendaftar di Kemenkumham. Lewat online bisa," kata Menteri Tjahjo.

    Baca: FPI Demo Besok, Tuntut Kapolda Jawa Barat Dicopot 

    Tuntutan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) kembali muncul ke permukaan. Pekan lalu, sejumlah relawan Ahok-Djarot menuntut agar FPI dibubarkan. Relawan itu terdiri dari Solidaritas Merah Putih (Solmet), Aksi Badja, dan Demi Anak Generasi (DAG).

    Tjahjo menambahkan sebagai ormas, FPI terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Menurut Tjahjo, di era Mendagri Gamawan Fauzi status FPI terdaftar hingga 2019. Tjahjo pun mengetahui soal tuntutan pembubaran FPI. "Banyak yang nuntut harus dibubarkan. Dasarnya apa harus dibubarkan?"

    Undang-undang Dasar 1945, kata Menteri, menjamin penuh hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Selama ormas itu berazaskan Pancasila, ia menilai maka kehadirannya akan diterima.

    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang pembubaran. Proses pembubaran suatu ormas harus melewati tahapan yang panjang dan berbelit. Permohonan pembubaran ormas pada pasal 71 disebutkan harus diputus oleh pengadilan negeri.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca: FPI Demo Mabes Polri, Wiranto Keluarkan Imbauan Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.