ICW Sebut Dinasti Politik Merusak Tata Kelola Pemerintahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta. dok TEMPO/Arnold Simanjuntak

    Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta. dok TEMPO/Arnold Simanjuntak

    TEMPO.COJakarta - Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Syafrina, mengatakan dinasti politik bisa merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu daerah. “Masalah ini bukan hanya dikuasainya akses APBD. Masalahnya di kunci jabatan sentral untuk memutuskan jabatan penting politik ke depan,” kata Almas di kantornya, Jumat, 13 Januari 2017.

    Almas menyebutkan umumnya kepala daerah ditawari posisi menjadi ketua dewan pengurus daerah atau dewan pengurus cabang partai politik. Dengan demikian, mereka akan masuk birokrasi yang ujungnya cenderung koruptif.

    Baca:
    Datangi Polda, Massa Desak Penghadang Wasekjen MUI Ditahan
    Soal Palu-Arit di Uang Baru, Kepala BI NTB Temui Tokoh-tokoh

    Almas menilai salah satu bentuk dinasti politik terjadi di Pemerintah Kabupaten Klaten. Menurut dia, cengkeraman dinasti politik di daerah tersebut sangat kuat. Bahkan Almas menyebut di Klaten ada dua dinasti dan keduanya adalah pasangan suami-istri. Akibatnya, distribusi kekuasaan tidak terjadi.

    “Mereka memaknai demokrasi pilkada sebagai alat mereka naik ke kursi kekuasaan,” ujar Almas. Ia menambahkan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa jadi dari hasil rapat pemerintah yang didominasi keluarga, sehingga akan mengancam jalannya demokrasi karena tidak ada check and balance.

    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai, untuk mencegah masifnya dinasti politik, peran penyelenggara pemilu sangat penting. Misalnya dalam hal pencalonan kepala daerah. Mekanisme pencalonan harus diubah. “Bangun uji publik untuk menentukan calon kepala daerah,” tuturnya.

    Fadli mengatakan sejauh ini para pemimpin partai politik memiliki akses yang kuat untuk menentukan kader yang akan maju pencalonan kepala daerah. Menurut dia, mekanisme tersebut harus diubah. Bila perlu, masyarakat berpikir kritis. “Jangan pilih calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik,” ucapnya.

    Baca juga:
    12 Calon Kepala Daerah Terjerat Politik Dinasti versi ICW
    Ini Penyebab Markas GMBI Bogor Dibakar Massa FPI

    Adapun Ketua DPC PDIP Klaten adalah Sunarna, suami pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani. Disinggung ihwal uniknya dinasti politik di Klaten, Sunarna menjawab enteng. “Pilihannya jelas, kok. Dinasti di mana-mana yang tidak jadi juga banyak. Tinggal baik atau tidak orangnya. Kalau baik pasti dipilih rakyat,” katanya. Sunarna mengaku tidak mempersiapkan keluarganya untuk politik dinasti. 

    DANANG FIRMANTO | DINDA LEO LISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.