KPK Kembali Periksa Lima Saksi untuk Kasus E-KTP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi perkara korupsi pengadaan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). “Mereka diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, saat dimintai konfirmasi, Kamis, 12 Januari 2017.

    Tiga saksi diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Dua lainnya diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

    Febri menjabarkan, saksi pertama yang diperiksa adalah Kepala Sie Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan Akibat Non-Kelahiran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diana Anggraeni. Diana diperiksa untuk tersangka Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Saksi kedua adalah pensiunan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Widiyanto, yang juga diperiksa untuk tersangka Irman.

    Lalu, saksi ketiga adalah Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Endah Lestari. Febri mengatakan Endah pun diperiksa untuk tersangka Irman.

    Adapun saksi lainnya adalah Mahmud Toha Siregar, Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Asniwarti. “Mereka diperiksa untuk tersangka Sugiharto,” kata Febri.

    Proyek e-KTP menelan anggaran hingga Rp 6 triliun. Namun kerugian negara dari perkara tersebut tercatat  mencapai Rp 2,3 triliun. KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Irman dan Sugiharto.

    Selasa lalu, 10 Januari 2017, KPK juga telah memanggil enam saksi untuk perkara ini. Mereka adalah Ketua DPR Setya Novanto; terpidana perkara proyek Hambalang,Anas Urbaningrum dan Nazaruddin; lalu dari pihak swasta ada Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus; pengusaha home industry jasa electroplating, Dedi Prijono; serta seorang wiraswasta bernama Vidi Gunawan.

    DANANG FIRMANTO



  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.