Isu Ditegur Jokowi di Rapat, Panglima Gatot: Itu Hoax  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menampik kabar dia ditegur Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan membekukan kerja sama militer dengan angkatan bersenjata Australia. Penangguhan kerja sama itu menyusul temuan materi latihan bahasa di pusat militer Australia, yang dinilai melecehkan Indonesia.

    Kabar teguran itu berawal dari pemberitaan media asing pada Senin, 9 Januari 2017. Gatot pun disebut-sebut ditegur di sela pelaksanaan rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, pekan lalu. "Teguran itu hoax," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 11 Januari 2017.

    Baca:
    4 Alasan Panglima TNI Evaluasi Kerja Sama dengan Australia
    Panglima TNI Yakin Prajurit Tak akan Mau Direkrut Australia

    Gatot memastikan semua keputusan yang diambil TNI sudah melewati prosedur, dan pertimbangan yang didasari aturan. "Semua yang saya lakukan, ya saya laporkan ke presiden. Karena presiden adalah atasan saya," ujar Gatot.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan penangguhan kerja sama itu tak menganggu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Menurut dia, penangguhan itu hanya bersifat sementara, tapi Ryamizard belum bisa menentukan durasi penangguhan tersebut.

    "Tidak, ini (kerja sama militer) saja dulu. Ini kan ditunda, kalau tunda kan bisa dilanjutkan lagi kalau selesai masalahnya," ujar Ryamizard di kantornya, Kamis pekan lalu.

    Dia mengaku sudah mendapat permintaan maaf langsung dari pihak Australia. Menhan Australia Marise Payne, kata Ryamizard, menjamin pihak yang bertanggung jawab segera ditindak.

    "Mereka sudah menghentikan sementara pelatihan bahasa di pangkalan Campbell, Perth. Komandan sekolahnya di-skorsing, ini tindakan keras," tuturnya.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.