Tim Pengawasan Orang Asing Perlu Diperkuat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah  Imigran Gelap saat dilakukan pendataan oleh  Ditjen Imigrasi Depertemen Hukum dan HAM di Kantor Ditjen Imigrasi RI Jakarta (13/02) Tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Bogor, Rumah Detensi DKI Jakarta dan Pemkab Bogor menangkap sekitar 149 warga negara asing dari berbagai negara yang tidak memiliki dokumen izin tinggal. TEMPO/Amston Probel

    Sejumlah Imigran Gelap saat dilakukan pendataan oleh Ditjen Imigrasi Depertemen Hukum dan HAM di Kantor Ditjen Imigrasi RI Jakarta (13/02) Tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Bogor, Rumah Detensi DKI Jakarta dan Pemkab Bogor menangkap sekitar 149 warga negara asing dari berbagai negara yang tidak memiliki dokumen izin tinggal. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Bogor - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Susi Susilawati mengatakan, peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) sangat penting dalam membantu mengawasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing di lapangan.

    "Kita akui keterbatasan personel Imigrasi menjadi kelemahan kita, tapi kita punya Timpora, perannya harus diperkuat, yang bergerak dan bekerja membantu imigrasi memberikan informasi dari lapangan," kata Susi, Jumat, 6 Januari 2017.

    Susi menyebutkan, wilayah Jawa Barat memiliki 214 Timpora, jumlah tersebut terbanyak se Indonesia. Namun, belum optimal karena idealnya setiap kecamatan memiliki tim pengawasan orang asing, agar pengawasan lebih maksimal.

    Ia mengatakan, pelanggaran keimigrasian masih sering terjadi di wilayah Jawa Barat, di tahun 2016 wilayah Bogor termasuk paling banyak terjadi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.

    "Di Bogor paling banyak pelanggaran keimigrasian, mulai dari pekerja Tiongkok yang menanam cabai, menyalahi izin kerja, dan kejahatan cyber. Sampai warga negara Maroko yang melakukan praktek prostitusi di Puncak," katanya.

    Simak:

    Deklarasi Masyarakat Anti-Hoax

    Selain Bogor, Bekasi dan juga Depok tergolong tinggi kejadian warga negara asing melanggar aturan keimigrasian. "Wilayah Jabodetabek tergolong tinggi kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing," katanya.

    Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tugas Imigrasi, semua pihak berperan dalam pengawasan orang asing. Termasuk kasus pekerja Tiongkok yang ditemukan di wilayah Kabupaten Bogor oleh Menteri Tenaga Kerja. "Ini peran semua pihak, tidak hanya Imigrasi. Kasus penyalahgunaan izin kerja, harusnya Dinas Tenaga Kerja ikut mengawasi, kalau ada yang menyalahi aturan dapat dilaporkan," ujarnya.

    Ia mengatakan pihak terkait yang ikut berperan seperti Kepolisian, TNI dan masyarakat yang dapat melaporkan adanya aktivitas warga negara asing di sekitar lingkingannya.

    Susi menambahkan, pengawasan terhadap orang asing penting, mengingat kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa bagi wisatawan asing untuk mendorong sektor pariwisata.

    "Bebas visa ini tetap membutuhkan pengawasan oleh para stakeholders, perlu juga dievaluasi, benarkab menaikkan devisa dengan masuknya warga negara asing ini, atau malah lebih banyak melakukan pelanggaran," katanya.

    ANTARA

    Baca juga:
    Harga Cabai Rawit di Sorong Setara Ponsel Murah Meriah
    Masih "Hot" Harga Cabai di Beberapa Daerah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.