4 Alasan Panglima TNI Evaluasi Kerja Sama dengan Australia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) sebelum memberikan arahan kepada Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Mako Cijantung, Jakarta, 10 November 2016. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) sebelum memberikan arahan kepada Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Mako Cijantung, Jakarta, 10 November 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan akan mengevaluasi semua kerja sama militer dengan Australia. Langkah ini merupakan respons atas tindakan militer Australia yang dianggap melecehkan TNI dan Indonesia.

    "Kerja sama pertukaran perwira dihentikan. Sedangkan bentuk kerja sama lain akan dievaluasi," ucap Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

    Baca juga:
    Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia

    Gatot menjelaskan, evaluasi mesti dilakukan lantaran sikap yang dilakukan militer Australia tidak etis serta bertentangan dengan ideologi yang dipegang TNI dan bangsa Indonesia. Tanpa merinci lebih detail, ada empat hal yang disinggung Australia, antara tentang sejarah TNI dan Timor Leste dan wilayah Papua yang harus merdeka. "Dan Pancasila jadi Pancagila," ujar Gatot.

    Gatot menuturkan militer Australia secara resmi sudah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan itu. Gatot pun sudah membalas surat permohonan maaf dari Australia.

    Kendati demikian, kata Gatot, Australia akan memperbaiki kurikulum pelajaran dan melakukan investigasi ihwal kasus itu. "Sekarang sudah distop kurikulumnya, dan mereka juga akan mengirim chief army (kepala staf Angkatan Darat) ke Indonesia," ucapnya.

    Seperti diberitakan, TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force. Penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, dan kunjungan antar-pejabat.

    Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menerima laporan ihwal kasus tersebut. Ia menilai kedua negara sudah bersepakat untuk saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. "Saya sudah perintahkan untuk ditangani Menteri Pertahanan dan Panglima TNI," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta. 

    ADITYA BUDIMAN 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.