Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden: Jangan Ada Pungli di Bea Cukai

image-gnews
Semua instansi harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Semua instansi harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Iklan

INFO NASIONAL - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang baru harus bisa meningkatkan perdagangan, menciptakan pusat ekonomi, serta memompa denyut perekonomian masyarakat di perbatasan dengan cara menggenjot kegiatan ekspor.

Itulah harapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan PLBN Entikong, Kalimantan Barat, Rabu, 21 Desember 2016. Selain itu, Jokowi meminta semua instansi, termasuk Bea dan Cukai, meningkatkan layanan kepada masyarakat. "Saya juga minta agar tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di instansi mana pun, termasuk Bea dan Cukai," kata Jokowi.

Usai acara, Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, menyempatkan diri berkunjung ke pos layanan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang telah dilengkapi fasilitas berbasis aplikasi online. Kemudian, secara khusus, Sri Mulyani melanjutkan kunjungan ke Kantor Bea Cukai Entikong untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai.

"Saya tahu, akhir tahun adalah masa-masa yang pedih dalam mengumpulkan pendapatan negara. Namun saya mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan karena telah menjalankan tugas dengan baik," ujar Sri di hadapan pegawai Bea Cukai Entikong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, lanjut Sri, jangan lupa bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai masih ada kewajiban mengumpulkan pendapatan bagi negara karena realisasinya masih jauh dari target. "Saya bangga dengan Anda semua karena telah melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan profesional. Terus semangat walaupun jarak kita, Jakarta-Entikong, jauh, kita sangatlah dekat," ujarnya.

Sementara Heru Pambudi menyatakan arahan yang disampaikan Menteri Keuangan akan langsung ditindaklanjuti. “Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan harus mulai memperluas cakupan pemikiran dan pelaksanaan tugas. Bukan semata-mata memberikan pelayanan, melainkan bagaimana fasilitasi dan dukungan kepada industri harus kita kembangkan. Industri barangkali memang belum berkembang di Entikong, tapi akan tetap kita lihat potensi daerahnya dan kita siap support tingkatkan perekonomian,” ujar Heru. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.