INVESTIGASI: Ada Kalla di Balik Penerbitan Izin FK Bosowa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Aksa Mahmud, Menristekdikti M. Nasir, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat penandatanganan prasasti pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, 25 Juli lalu. Foto: dikti.go.id

    (ki-ka) Aksa Mahmud, Menristekdikti M. Nasir, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat penandatanganan prasasti pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, 25 Juli lalu. Foto: dikti.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Nama Wakil Presiden M. Jusuf Kalla disebut-sebut dalam pembukaan fakultas kedokteran baru di delapan perguruan tinggi baru pada Maret lalu. Jusuf Kalla diduga berperan sehingga terbitnya izin Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir kepada Universitas Bosowa di Makassar dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur.

    Jusuf Kalla yang dikonfirmasi membenarkan pernah menemui Menteri Nasir, tapi ia membantah terkait dengan pengurusan izin fakultas kedokteran baru di Universitas Bosowa. Ia juga mengakui pernah bertemu dengan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Mudjia Raharjo pada Oktober tahun lalu dan membicarakan mengenai pendidikan di kampus tersebut.

    Tapi Jusuf Kalla mengatakan tidak ada yang keliru dengan obrolan tersebut. “Kenapa itu dicurigai? Mesti ditanya apa yang kurang, dong. Siapa tahu bisa dibantu,” katanya.

    BacaINVESTIGASI: 5 Fakultas Kedokteran Baru Jadi Sorotan

    Selain kedua perguruan tinggi tersebut, ada enam kampus lainnya yang mendapat izin membuka fakultas kedokteran dari Kemenrisetdikti. Mereka adalah Universitas Surabaya, Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar, Universitas Khairun di Ternate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Wahid Hasyim di Semarang.

    Tim Evaluasi Program Studi Dokter yang dibentuk Kemenrisetdikti menilai hanya dua perguruan tinggi memenuhi syarat membuka program studi dokter. Keduanya adalah UIN Alauddin dan Universitas Surabaya. Satu kampus lagi berstatus afirmasi yaitu Universitas Khairun. Afirmasi artinya di bawah pengawasan pemerintah selama dua tahun. Baca Investigasi Majalah Tempo dengan judul "Obral Izin Sekolah Dokter" edisi 19-24 Desember 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menolak Lupa, 11 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak mengalami kemajuan.