Masyarakat Sunda Kuningan Mengikuti Aksi 412

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rombongan masyarakat adat Sunda dari Kuningan ikut aksi 412. TEMPO/Pusma Ayu

    Rombongan masyarakat adat Sunda dari Kuningan ikut aksi 412. TEMPO/Pusma Ayu

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang berbaju adat Sunda terlihat mengikuti parade bertajuk "Kita Indonesia" di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Ahad, 4 Desember 2016. Mereka mengaku berasal dari Kuningan, Ciamis, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

    Warjo, 56 tahun, mengatakan rombongannya berangkat dari Kuningan pukul 23.00 WIB kemarin malam. Rombongan tiba di Jakarta subuh tadi sekitar pukul 05.00 WIB. "Dijemput, terus langsung diantar ke sini (Patung Kuda)," kata dia saat ditemui Tempo.

    Ada empat bus yang membawa rombongan masyarakat Sunda ke Jakarta. Satu bus berisi sekitar 60 orang.

    Warjo mulanya mengaku dibayar oleh Yayasan Cigugur Kuningan sehingga mau ikut aksi. Ketika ditanya berapa jumlah yang dibayarkan, pria asal Ciamis itu berkata lain. "Enggak tahu, enggak dibayar," ujarnya.

    Menurut Warjo, dia mau mengikuti aksi ini untuk memperkenalkan adat dan budayanya. Pria yang mengaku mengenakan pakaian adat sehari-hari itu berujar ia ingin melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. "Saya ingin melestarikan budaya kita," katanya.

    Juju Juarsih, 39 tahun, mengaku bersedia ikut aksi karena mendapat undangan. Dia tidak tahu siapa yang mengundangnya. "Diundang panitia, tapi enggak tahu dari mana," kata dia. Dia mengatakan ada yang mengkoordinasi warga kampungnya untuk mengikuti aksi 412 ini.

    Bus yang ditumpangi Juju berangkat dari Kuningan pukul 22.00 WIB kemarin. Perempuan itu sampai di Jakarta pukul 03.00 dinihari. "Nanti seusai acara langsung pulang lagi," katanya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.