Pesantren NU Larang Santri Demo 2 Desember, Alasannya...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) beristirahat di bahu jalan Tol Dalam Kota saat melanjutkan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pengunjuk rasa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) beristirahat di bahu jalan Tol Dalam Kota saat melanjutkan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari, 5 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melarang para santri bergabung dengan unjuk rasa di Jakarta pada 2 Desember 2016. Demonstrasi itu terkait dengan kasus penistaan agama yang disangkakan kepada calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, KH Abdussalam Sokhib, melarang santri bergabung dengan demonstrasi yang digagas sejumlah ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI), itu. “Karena sangat rentan ditunggangi kepentingan politik dan gerakan makar,” kata kiai muda yang juga akrab disapa Gus Salam ini, Selasa, 29 November 2016.

    Salam juga melarang semua elemen NU ikut bergabung dengan aksi itu. “Kami melarang semua elemen NU ikut demo tersebut,” kata Salam, yang juga Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang.

    Namun Barisan Serbaguna (Banser) Ansor belum dipastikan apakah akan ikut membantu pengamanan bersama Polri dan TNI atau tidak. “Sudah ada perintah dari PBNU untuk Banser agar menunda apelnya (kesiapan pengamanan),” katanya.

    Imbauan yang sama dikatakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang, KH Junaidi Hidayat. “Kami mengimbau untuk mengadakan doa bersama di tempat masing-masing, tidak ada yang ke Jakarta secara resmi,” katanya.

    ISHOMUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.