Ahok Dilaporkan Lagi, Ini Tanggapan Polri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi keterangan usai menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi keterangan usai menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan kasus dugaan penistaan agama dan laporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama soal perkataannya bahwa demonstran dibayar Rp 500 ribu adalah dua perkara yang materinya berbeda.

    "Kami melihat, apabila ada laporan polisi masuk, pasti proses berjalan sebagaimana laporan polisi yang lainnya. Itu akan berjalan sebagaimana laporan-laporan terdahulu," kata Boy di Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 20 November 2016.

    Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok dikenai Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus Ahok berhubungan dengan rekaman pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang menyebut Surat Al-Maidah ayat 51.

    Setelah Ahok menjadi tersangka, dia dilaporkan lagi ke polisi karena pernyataannya di media asing. Pelapornya adalah perwakilan dari Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA. Organisasi ini juga melaporkan Ahok soal dugaan penistaan agama, Oktober 2016.

    Dewan pembina ACTA, Habiburokhman, mengatakan bukti yang mereka bawa salah satunya berupa dokumentasi pernyataan Ahok. "Link berita Ahok itu juga ada rekaman videonya, bisa dilihat di mobile.abc.net.au berjudul ‘Jakarta Governor Ahok Suspect in blasphemy case, Indonesia Police say'," kata Habiburokhman di Bareskrim, Kamis, 17 November 2016.

    Berita tersebut diposting oleh ABC News pada Rabu, 16 November 2016. Pernyataan Ahok yang dikutip, kata Habiburokhman, adalah "tak mudah menggerakkan 100 ribu orang. Sebagian besar mereka (demonstran), bila Anda baca berita, mengaku mendapatkan uang Rp 500 ribu." 

    ACTA juga membawa barang bukti berupa foto Herdiansyah dan sejumlah demonstran saat aksi unjuk rasa 4 November. "Dia (Herdiansyah) orang biasa, profesinya advokat, tapi ikut aksi sebagai warga negara biasa, sehingga tak terima dengan pernyataan saudara Basuki," tuturnya.

    REZKI ALVIONITASARI | YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.