Nilai Jokowi Hindari Pendemo, Rizieq Minta DPR Memanggilnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab (Kanan) sedang berbincang dengan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis di ruang rapat pimpinan DPR. FPI Bersama GNPF-MUI kembali menemui pimpinan DPR setelah aksi unjuk rasa Aksi Bela Islam II. Kamis, 17 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab (Kanan) sedang berbincang dengan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis di ruang rapat pimpinan DPR. FPI Bersama GNPF-MUI kembali menemui pimpinan DPR setelah aksi unjuk rasa Aksi Bela Islam II. Kamis, 17 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak konstitusinya untuk memanggil Presiden Joko Widodo. Mereka berharap DPR mau meminta penjelasan terkait sikap presiden yang tidak menemui perwakilan ulama pada demo 4 November 2016.

    "Gunakan hak angket, hak bertanya, hak interpelasi atau apapun namanya," kata Dewan Penasihat GNPF-MUI Rizieq Shihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 November 2016.

    Menurut Rizieq, DPR perlu mendalami sikap presiden itu, termasuk aksi represif yang dilakukan oleh aparat kemanan dalam membubarkan massa peserta Aksi Bela Islam II. "Sehingga banyak yang dirawat bahkan ada yang meninggal," ujarnya.

    Imam Besar Front Pembela Islam ini berpendapat sikap pemerintah yang seperti itu merupakan penghinaan terhadap para ulama. Pasalnya, para ulama dan massa melangsungkan aksi unjuk rasa dengan damai. "Kenapa justru ditinggal pergi. Bahkan dilakukan tindakan represif yang brutal," kata dia.

    Presiden Jokowi sedang meninjau sejumlah proyek di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saat terjadi unjuk rasa. Para pendemo, yang menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnnama diusut, akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla.

    Pengacara Eggi Sudjana yang ikut dalam rombongan GNPF-MUI menambahkan, DPR perlu membuat panitia khusus untuk mencari tahu alasan sikap pemerintah ini. "Pansus wajib menyelidikinya. Aspirasi 2,5 juta orang tidak boleh dibiarkan," tuturnya.

    Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari GNPF-MUI ini kepada Komisi Hukum DPR selaku alat kelengkapan dewan yang bertugas mengawasi penegakan hukum. Adapun terkait hak konstitusional yang diminta, menurut politikus Partai Golkar ini, pimpinan akan menyampaikannya ke para anggota.

    Selain itu, Ade berjanji hasil dari pertemuan akan disampaikan pula ke para pimpinan fraksi. "Bahkan akan kami bawa ke rapat pengganti Bamus," tuturnya.

    Ade juga meyakini bahwa aksi unjuk rasa murni demi membela Al-Quran. "Saya percaya kemurnian dan keikhlasan dari aksi ini," katanya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.