Unjuk Rasa Terus-menerus Dianggap Tak Baik untuk Rakyat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto. TEMPO/Subekti

    Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, mengapresiasi upaya konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, seperti itulah gaya atau ciri khas komunikasi politik yang dilakoni Presiden. "Hal yang baik dilakukan," kata Sidarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa, 15 November 2016. "Gaya beliau begitu."  

    Ia menyatakan para pejabat seharusnya meniru gaya Presiden Jokowi, yaitu menjalin hubungan dengan ulama atau organisasi masyarakat. Tujuannya untuk membangun soliditas. "Jangan hanya Presiden yang melakukan," ucap Sidarto. 

    Sidarto menanggapi pula wacana unjuk rasa lanjutan yang menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, unjuk rasa itu sudah tidak perlu. Situasi Indonesia saat ini, kata dia, terbilang bagus bila dibandingkan pada 1965 dan 1998. Situasi saat itu cenderung tak menentu lantaran kepercayaan publik menurun dan kondisi ekonomi kurang baik. 

    Baca:Serikat Buruh Akan Turut Unjuk Rasa 25 November  

    Sekarang, kata Sidarto, kepercayaan publik dan kondisi ekonomi dia anggap lebih baik. Demonstrasi yang berlangsung terus-menerus dianggap akan berdampak pada perekonomian. "Tidak baik buat rakyat," ujar Ketua MPR 2013-2014 ini. 

    Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo menggelar konsolidasi seusai unjuk rasa 4 November 2016. Ia mengunjungi dan mengundang organisasi masyarakat Islam. Ormas terbesar, seperti Pengurus Besar Nadhlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, ditemui langsung oleh Presiden. Sedangkan sejumlah ormas Islam lainnya diundang ke Istana Merdeka. 

    Tak hanya ormas Islam, Jokowi mendatangi kesatuan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dari Mabes TNI Angkatan Darat, Marinir TNI Angkatan Laut, Brigade Mobil, Komando Pasukan Khusus, hingga Komando Korps Pasukan Khas. * 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.