Kasus Ahok, PB NU Minta Semua Pihak Serahkan ke Proses Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan umat muslim membawa spanduk saat unjuk rasa mengecam Ahok di Balaikota, Jakarta, 14 Oktober 2016. Ahok dituduh telah melakukaan dugaan penistaan agama Islam dan Al Quran. TEMPO/Imam Sukamto

    Ribuan umat muslim membawa spanduk saat unjuk rasa mengecam Ahok di Balaikota, Jakarta, 14 Oktober 2016. Ahok dituduh telah melakukaan dugaan penistaan agama Islam dan Al Quran. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau semua pihak untuk mempercayakan penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada proses hukum.

    "Indonesia negara hukum, bukan 'sak karepe dewe' (semaunya sendiri, Red). Hukum kita percayakan kepada polisi, kita hanya mendorong," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016.

    PB NU pun mendorong polisi untuk melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

    "Upaya ini harus segera ditempuh agar dapat membantu menurunkan eskalasi sehingga dapat menghindarkan suatu pengadilan publik yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki," kata Said Aqil.

    Menurut Said Aqil, PB NU mengeluarkan pernyataan resmi ini menanggapi eskalasi dan perkembangan terkini yang dipicu pernyataan Ahok tersebut.

    PB NU juga meminta semua pihak untuk bersikap dewasa dalam menyikapi kasus ini, terutama para tokoh yang menjadi panutan umat agar turut mendinginkan suasana, bukan sebaliknya.

    "Saya minta tokoh agama, politisi, khotib shalat Jumat jangan memprovokasi. Khotbah menyebarkan kebencian menurut Imam Syafii tidak sah," kata Said Aqil.

    Seluruh pengurus NU dan warga NU diminta untuk secara proaktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan.

    "PB NU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU," tandas Said Aqil.

    Oleh karena itu, lanjut Said Aqil, apabila di dalam unjuk rasa yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 4 November nanti ada simbol-simbol NU di dalamnya, maka itu sama sekali tidak mewakili NU secara organisasi.

    "Kalau ada yang bawa atribut NU maka itu bukan NU, kami sudah melarang," kata Said Aqil yang didampingi Sekjen PB NU Helmy Faishal Zaini.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.