TEMPO.CO, Bandung - Keberadaan fasilitas ruang karaoke yang dikatakan oleh Bagian Umum Sekretariat Dewan sebagai pusat komando dan bank data (command centre) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, menimbulkan tanda tanya beberapa anggota dewan.
Lantaran keberadaannya dianggap janggal, Sekretaris Fraksi PKS yang juga Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi mengusulkan agar dibentuknya Pansus (panitia khusus) atau panja (panitia kerja) terkait penyusunan anggaran Sekretariat Dewan terkait beberapa proyek yang mengatasnamakan kebutuhan anggota DPRD Kota Bandung.
"Saya sebagai anggota Banggar merasa tidak pernah mengetahui adanya ajuan program command center di sekretariat dewan," kata Yudi di Bandung, Selasa, 18 Oktober 2016.
Pansus atau panja terkait penyusunan anggaran sekretariat dewan, lanjut Yudi, dimaksudkan untuk mengawal proses penganggaran beserta pengalokasiannya agar lebih tepat sasaran, taat prioritas, dengan mendahulukan kebutuhan mendasar dan mendesak.
"Serta dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral kepada publik sebagai pemangku kepentingan utama dari anggaran negara tersebut," ujarnya.
Selain ruang command centre 'abal-abal', Yudi juga menyinggung proyek-proyek lainnya termasuk rehabilitasi besar Gedung DPRD Kota Bandung di Jalan Sukabumi, Kota Bandung yang baru dipakai 2 tahun ke belakang.
"Fasilitas umum berupa toilet yang disfungsi, atap bocor justru diabaikan dan tidak dilakukan perbaikan segera," katanya.
Senada dengan Yudi, Ketua Fraksi Nasdem, Uung Tanuwijaya, mengaku terkejut dengan pemberitaan di media massa ihwal keberadaan ruangan command centre yang diduga berfungsi ganda sebagai tempat karaoke. Menurut pengakuan dia, anggota dewan tidak pernah diberi tahu tentang restorasi ruangan tersebut.
"Kami tahunya dari berita di internet. Baru semua dewan heboh karena kami enggak tahu sama sekali. Saya juga enggak pernah main ke ruang Bagum," katanya.
Uung mengaku kecolongan dengan pembangunan ruangan command centre plus karaoke tersebut. Dia berkilah lebih sering melakukan pengawasan kinerja di luar dan kebobolan di dalam lingkungan sendiri. Menurut dia, selama ini pengajuan kebutuhan berasal dari eksekutif karena anggota dewan tak memiliki hak untuk mengajukan kebutuhan.
"Perbaikan gedung dewan saja saya enggak tahu, padahal lebih baik dialokasikan ke pos untuk kebutuhan masyarakat karena anggarannya terbatas," katanya.
Ke depan, lanjutnya, rekan-rekan anggota dewan sepakat untuk mengkoordinasikan dan memanggil Bagian Umum Sekretariat Dewan.
PUTRA PRIMA PERDANA
