Gedung DPRD Bali Kosong, Pendemo Tolak Reklamasi Kecewa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa dijaga aparat kepolisian saat menuntut anggota dewan menemui rakyat adat di halaman DPRD Bali, Kamis, 13 Oktober 2016.TEMPO/Bram Setiawan

    Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa dijaga aparat kepolisian saat menuntut anggota dewan menemui rakyat adat di halaman DPRD Bali, Kamis, 13 Oktober 2016.TEMPO/Bram Setiawan

    TEMPO.CO, Denpasar - Masyarakat adat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa melakukan demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Massa merangsek memasuki halaman gedung DPRD untuk menuntut Dewan membuat surat rekomendasi kepada Gubernur Made Mangku Pastika. Isi surat itu adalah meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Reklamasi.

    Namun, saat massa berdemonstrasi, tidak ada anggota Dewan yang datang. "Ini melecehkan rakyat, karena masih jam kantor tapi mereka tidak hadir," ujar Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) I Wayan “Gendo” Suardana, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Gendo pun meminta Sekretaris Dewan DPRD Bali I Wayan Suarjana menemui massa dan menjelaskan ketidakhadiran anggota DPRD. Setelah berdiskusi panjang, Suarjana pun mau menemui massa yang terdiri atas ribuan orang itu.

    Namun Suarjana mengaku tidak tahu ke mana para wakil rakyat pergi sehingga gedung DPRD kosong. "Ini bukan kewenangan saya. Bapak yang terhormat masih ada yang di pekerjaan masing-masing," ucapnya.

    Massa tidak puas mendengarkan penjelasan Suarjana. Tim hukum ForBali pun mencari staf yang mencatat tugas anggota Dewan. Tim pun bertemu dengan salah satu staf ahli, Budhiningsih, tapi dia tidak memegang absensi anggota Dewan.

    Tak puas dengan keterangan Budhiningsih, Gendo dan beberapa kuasa hukum ForBali masuk ruangan-ruangan di gedung DPRD yang dijaga ketat polisi. Gendo juga sempat berbicara langsung dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Komisaris Besar Hadi Purnomo sebelum memasuki gedung.

    Setelah diperkenankan untuk melihat buku tugas DPRD, yang kabarnya sedang tugas dinas keluar, Gendo dan rekan-rekan tim hukum ForBali justru terkejut karena ruangan-ruangan sudah kosong dan ruang Sekretaris Dewan juga dikunci. "Mereka tidak mau ditemui, hilang dari ruangannya," tuturnya.

    BRAM SETIAWAN

    Baca Juga:
    Ini Sumber Dana untuk Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali

    Reklamasi Teluk Benoa, DPRD Dinilai Tidak Paham Masalah
    Di KPK, Menteri Susi: Reklamasi Isu yang Paling Bikin Bosan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.