Polisi yang Terbukti Melakukan Pungli Akan Dipecat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan polisi yang terbukti memeras dan meminta pungutan liar akan diberi tindakan tegas. "Mereka bisa dihukum secara tegas. Bisa didemosi, bahkan diberhentikan dari Polri," ucapnya di Mabes Polri, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Menurut Boy, profesionalisme penegakan hukum sedang dilakukan. Polisi yang melanggar hukum dipastikan akan diproses ke pengadilan.

    Boy menuturkan saat ini Polri sedang melakukan bersih-bersih dari polisi yang nakal itu. "Semoga tidak ada lagi yang dipungli. Kalau ada, siap-siap ditangkap," ujarnya.

    Polda Metro Jaya mengamankan tiga anggota kepolisian yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli). Tiga Bintara yang bertugas di pelayanan SIM itu diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT).

    Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiyono, mengatakan ketiganya merupakan petugas pelayanan SIM keliling dan telah melanggar standar operasional prosedur (SOP).

    "Brigadir TM kami tangkap di SIM keliling LTC Glodok, Jakarta Barat. Aiptu Y di SIM keliling di showroom Honda, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Sedangkan Bripda RS di gerai SIM Mal Taman Palem, Jakarta Barat," ucap Awi di Markas Polda Metro Jaya.

    MITRA TARIGAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.