Parpol Harus Maksimalkan Anak Muda

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kesadaran anak-anak muda dalam dunia politik meningkat.

    Kesadaran anak-anak muda dalam dunia politik meningkat.

    INFO MPR - Dalam sebuah acara Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, Rabu, 12 Oktober 2016, di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Anggota Fraksi PPP di MPR-RI M. Arwani Tomafi menuturkan bahwa demokrasi politik pada masa Orde Baru dan sekarang ini sangat beda.

    Pada masa lalu, demokrasi politik seolah-olah sudah diatur. Namun di era sekarang, rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri, bebas mengeluarkan berpendapat, dan kebebasan lainnya. "Rakyat bebas memilih pemimpin yang dianggap mampu melaksanakan tugas untuk mensejahterakan," ujarnya.

    Meski demikian, kata Arwani, demokrasi politik saat ini juga ada minusnya. Biaya politiknya menjadi tinggi, baik yang dikeluarkan rakyat maupun partai politik.  Pada pemilihan presiden masa Orde Baru, itu  dimusyawarahkan di MPR.  Namun sekarang, calon presiden harus turun ke berbagai daerah untuk menemui rakyat. "Ini menjadi biaya politik yang tinggi bagi calon presiden dan tim suksesnya. Tidak hanya itu, demokrasi saat ini juga dibayangi oleh potensi konflik sosial,” imbuhnya.

    Meski demikian, Arwani mengganggap semua yang terjadi ini adalah sebuah proses menuju demokrasi yang mencerdaskan. Arwani berharap partai politik bisa memperluas cakupan segmennya. “Diharapkan partai politik terjun ke lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus,” tuturnya.

    Ia mengakui kesadaran anak-anak muda dalam dunia politik meningkat. Karena itu, kehadiran anak-anak muda harus dimaksimalkan oleh partai politik untuk menjadikan mereka sebagai kader-kader partai.

    Bagi Arwani, kualitas Pemilu bisa diukur dari kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS). Semakin banyak pemilih datang ke TPS, berarti pemilu semakin meningkat mutunya. Selama ini, Pemilu dianggap bukan kewajiban sehingga membuat tingkat partisipasinya rendah. "Hak memilih di Indonesia masih dikembalikan kepada kemauan warganya," ucapnya.

    Ia mengatakan media sosial juga bisa dijadikan peluang untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. “Kita harus menghormati hak orang lain. Kita tak boleh merampas hak orang lain.  Ini penting sebab untuk melaksanakan pemilu perlu kondusivitas, keamanaan, serta kedamaian. Pemilu sebagai pesta rakyat harus menarik, bukan menakutkan," papar Arwani.

    Karena itu, menurut Arwani, pemimpin harus memberi teladan yang baik dalam ucapan maupun tindakan. "Pemimpin harus menyampaikan sesuatu yang positif,” pungkasnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.