Wakil Ketua DPR Minta Keppres Larang Pejabat Kampanye Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden atau peraturan presiden mengenai larangan seluruh menteri, pejabat, pimpinan, petinggi lembaga negara, termasuk nonpemerintah, melakukan kampanye pemilihan kepala daerah 2017.

    Hal ini, menurut dia, untuk menjaga independensi dalam pemilihan pilkada nanti. "Tapi warning ini seharusnya bukan sekadar peringatan atau imbauan atau pelarangan semata, harus ada sanksi yang tepat bagi siapa pun yang melanggarnya," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Oktober 2016. 

    Usulan Taufik itu menyusul imbauan dari Presiden Joko Widodo melarang para pejabat ikut dalam pilkada. Taufik menilai imbauan ini sebaiknya dipertegas.

    Menurut Taufik, dengan adanya perpres atau keppres, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat, pimpinan, atau petinggi lembaga negara, termasuk nonpemerintah, berani ikut kampanye pilkada.

    BacaGatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan  

    Taufik menilai, jika para pejabat tersebut turun saat pilkada, perhelatan akbar demokrasi rakyat Indonesia akan tercoreng dan terdegradasi di mata publik.

    Taufik juga mengimbau agar dalam pilkada nanti seluruh rakyat memilih dan tidak golput. Ia pun meminta masyarakat tidak terjebak bujuk rayu, termasuk money politics.

    "Saya pastikan, yang menggunakan money politics tidak akan mengimplementasikan suara rakyat dalam setiap keputusan/kebijakan yang akan mereka lakukan jika terpilih menjadi kepala daerah," ujarnya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    Baca:
    Bank Indonesia Teliti Uang Dimas Kanjeng, Hasilnya Adalah...   
    Gatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan  
    Dituding Minta Mahar Rp 10 T ke Ahok, PDIP Lapor Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe