Menteri Agraria ke KPK, Bahas Reformasi Badan Pertanahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Noor Marzuki menggelar pertemuan untuk membahas validasi pemetaan aset daerah di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis, 11 Agustus 2016. TEMPO/Larissa

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Noor Marzuki menggelar pertemuan untuk membahas validasi pemetaan aset daerah di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis, 11 Agustus 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan kedatangannya untuk mendiskusikan kerja sama kementerian dengan KPK perihal reformasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    "Ada beberapa hal yang harus kerja sama dengan KPK untuk mempercepat reformasi BPN," kata Sofyan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 23 September 2016. Menurut dia, kerja sama dengan KPK sudah pernah dilaksanakan sebelumnya.

    Sofyan mengatakan reformasi yang akan disoroti adalah soal percepatan prosedur perizinan. "Supaya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan lebih cepat keluarnya," ujarnya.

    Selain itu, Sofyan akan mendiskusikan ihwal status tanah dan rumah Belanda yang ada di Jakarta serta kota lain. "Ini bagaimana statusnya karena ada perbedaan akta dan lain-lainnya, kami ingin seperti itu aja supaya lebih cepat," katanya.

    Sofyan tiba di gedung KPK pukul 14.15 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan dikawal beberapa ajudan.

    Baca: Hingga 2019 BPN Targetkan Sertifikasi 23 Juta Bidang Tanah
    Jokowi Minta Sertifikasi Tanah Dilakukan Besar-besaran

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan dapat mensertifikasi 23 juta bidang tanah hingga 2019. Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat.

    Hingga sejauh ini, jumlah lahan yang dimiliki masyarakat mencapai 100 juta bidang tanah, sedangkan baru 40-42 juta sertifikat yang telah diterbitkan.

    Upaya sertifikasi lahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas tentang reformasi agraria pada 24 Agustus 2016, Presiden Jokowi meminta BPN melakukan sertifikasi tanah secara besar-besaran. Langkah ini bertujuan menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah, terutama di perdesaan.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.