Polisi Gelar Bakti Sosial di September Ramah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pencanangan September Ramah adalah wujud pelaksanaan program Kapolri, yakni profesional, modern, dan tepercaya.

    Pencanangan September Ramah adalah wujud pelaksanaan program Kapolri, yakni profesional, modern, dan tepercaya.

    INFO NASIONAL - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas yang ke-61 pada 22 September, jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan bakti sosial dengan tajuk “September Ramah” atau Hospitality.

    Selama satu bulan, sejak 1 September hingga 30 September, digelar acara donor darah, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu, santunan, pembagian buku, sunatan massal, serta sumbangan kitab suci Al-Quran ke beberapa masjid. Ada juga pengobatan massal untuk masyarakat dan menjenguk keluarga anggota polisi lalu lintas yang dirawat di rumah sakit.

    Rangkaian bakti sosial serta pelayanan ekstra kepada masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan di jajaran Korlantas Polri. Sejumlah Polda dan Polres turut memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Polda Jawa Barat, misalnya, menambah jam operasional kerja di kantor Samsat Kota Bandung, juga drive thru di Samsat Bandung Timur dan Samsat Outlet.

    Kepala Korlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto menjelaskan, pencanangan September Ramah adalah wujud pelaksanaan program Kapolri, yakni promoter, singkatan dari profesional, modern, dan tepercaya.

    “Dalam event September Ramah, diinstruksikan kepada seluruh jajaran Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas untuk terus melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat berbasis IT, informasi dan teknologi,” kata Agung.

    Puncak kegiatan September Ramah digelar pada Kamis, 22 September 2016. Dalam acara yang digelar bertepatan dengan HUT Lalu Lintas ke-61 ini, akan ada penganugerahan kepada beberapa polisi lalu lintas yang dinilai berjasa dan berprestasi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.