Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung:Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengaku diminta Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menata ulang kawasan wisata pantai Pangandaran. "Presiden sudah meminta proses rekonstruksi sekaligus meredesain kawasan Pangandaran," katanya di Bandung, Selasa siang.Menurutnya, proses rekonstruksi sendiri baru akan dilakukan setelah tahapan tanggap darurat dan tahapan recovery. Tahapan tanggap darurat akan berakhir akhir pekan ini, dan langsung dilanjutkan dengan tahapan pemulihan yang rencananya memakan waktu tiga bulan.Danny mengaku masih menghitung dana yang dibutuhan untuk membangun kembali kawasan pantai yang rusak akibat tsunami di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut. "Sampai hari ini secara resmi belum disampaikan karena masih dihitung," katanya.Menurutnya, baru Kabupaten Ciamis yang menyetor angka kasar utuk kebutuhan tanggap darurat sebesar Rp 450 miliar. Sementara untuk kebutuhan pemulihan dan pembangunan infrastruktur belum disampaikan kebutuhan dananya.Tahapan tanggap darurat, menurutnya, akan berakhir akhir pekan ini dan langsung dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yakni tahap recovery atau pemulihan. Tahapan kedua ini, jelasnya, diperkirakan akan memakan waktu tiga bulan.Proses pemulihan itu, jelasnya, termasuk merapihkan bangunan yang runtuh sekaligus memperbaikinya jika memungkinkan. Pada tahapan pemulihan itu juga termasuk membantu pengungsi melewati masa trauma akibat bencana tsunami itu.Selama masa pemulihan itu, menurut Danny, akan dipakai sekaligus untuk mengumpulkan data untuk menghitung dana rekonstruksi yang dibutuhkan untuk kawasan pantai di tiga daerah Jawa Barat yang dihantam tsunami. Danny meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengumpulkan data itu sekaligus memberikan asistensi untuk penghitungannya.Danny memperkirakan dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Anggaran pendapatan daerah, ungkapnya, tidak akan sanggup untuk mendanainya. "Saya mengatakan ke Pak Presiden, untuk recovery tidak mungkin dari APBD saja," katanya.Untuk proses rekonstruksi kembali itu, ungkapnya, pemerintah provinsi Jawa Barat akan membantu untuk pemulihan infrastruktur seperti jalan provinsi yang rusak, bangunan milik pemerintah provinsi serta infrastruktur pemerintahan. Sementara untuk pembangunan kembali kawasan itu dia meminta agar pemerintah pusat yang mendanai.Pemerintah provinsi, jelasnya, hingga saat ini baru memberikan Rp 2 miliar untuk biaya yang dibutuhkan pada tahapan tanggap darurat yang diperpanjang satu minggu. Masing-masing Rp 1,5 miliar untuk kawasan Pangandaran yang paling parah, dan Rp 500 juta untuk Kabupaten Tasikmalaya. Dana itu, jelasnya, dikeluarkan dari Pos Anggaran Tidak Terduga.Untuk biaya hidup pengungsi, jelasnya, selama ini dibiayai dengan mengorganisir bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah pusat baru memberikan Rp 1 miliar yang dipakai untuk membiayai hidup para pengungsi.Ahmad Fikri
Iklan
