Hilangkan Kendaraan Dinas, PNS Sampang Dituntut Ganti Rugi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Sampang - Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono menuntut agar pegawai negeri sipil (PNS) yang menghilangkan 14 unit kendaraan dinas segera memberikan ganti rugi hingga akhir September 2016.

    "Itu harus segera diganti, karena kendaraan yang hilang tersebut merupakan aset negara," katanya di Sampang, Senin, 19 September 2016.

    Ia menjelaskan adanya kendaraan dinas yang hilang itu menunjukkan bahwa PNS yang diberi amanah kurang hati-hati. "Mereka yang telah menghilangkan kendaraan dinas itu harus segera menggantinya," kata Wakil Bupati ini.

    Jika tidak, maka pemerintah kabupaten akan memproses mereka secara hukum, karena kendaraan itu merupakan aset negara. Jumlah kendaraan dinas yang hilang di Kabupaten Sampang sebanyak 14 unit itu, selama kurun waktu 2014-2015.

    Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang Bambang Indra Basuki, pada 2014 kendaraan yang hilang sebanyak sembilan unit, terdiri dari dua unit kendaraan roda empat, dan sebanyak tujuh unit kendaraan roda dua.

    "Pada 2015, ada lima unit kendaraan roda dua yang hilang, sehingga total sebanyak 14 unit," katanya.

    Bambang Indra Basuki menjelaskan, pemerintah kabupaten telah menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayar PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu, yakni antara Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta bergantung pada jenis dan kondisi kendaraan.

    Untuk kendaraan dinas roda empat ditetapkan ganti rugi minimal Rp20 juta.

    Kalangan DPRD Sampang menyarankan, para PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu tidak hanya dimintai ganti rugi, akan tetapi juga harus diberi sanksi tegas, karena telah lalai dalam menjaga aset negara.

    "Tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan, tapi juga harus disanksi, karena itu merupakan bentuk kelalaian," kata anggota DPRD dari Partai Demokrat Moh Hodai.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.