TEMPO.CO, Tulungagung - Kementerian Perhubungan melakukan kajian lokasi rencana pendirian lapangan terbang di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, 15 September 2016. Dari beberapa daerah yang mengusulkan tempat di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, Tulungagung dinilai paling representatif. “Lokasi ini dipilih sebagai calon lapangan terbang dari empat lokasi yang ditawarkan pemerintah daerah,” kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Tulungagung Sudarmadji, Jumat, 16 September 2016.
Dalam riset lapangan itu, Direktur Bandara Kementerian Perhubungan mengajak empat personel lain, yang terdiri atas Inspektur Aerodrome Ismail Faqih serta perwakilan Angkasa Pura I, masing-masing Direktur Teknik Polana B. Pramesti; Direktur Operasional Wendo; Kepala Perencanaan dan Kinerja Perusahaan Yudhaprana Sugardha; serta stafnya, Ridwan.
Sudarmadji mengatakan, meski belum menyampaikan hasil kajiannya, tim riset Kementerian menyatakan lokasi di Kecamatan Besuki dianggap paling representatif dibanding kawasan lain yang diusulkan pemerintah daerah, seperti Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Madiun. Namun diperlukan langkah selanjutnya untuk memutuskan membangun bandara atau tidak di kabupaten itu.
Sejumlah daerah menawarkan lokasi untuk bandara di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun. Usul ini pertama kali disampaikan bekas Bupati Kediri Sutrisno, yang mengaku sudah melakukan riset. Namun usul itu terganjal larangan membuka jalur udara komersial di tengah jalur pesawat tempur. Di Madiun terdapat Pangkalan Udara Iswahyudi milik TNI AU.
Rencana pendirian bandar udara ini kembali mengemuka setelah Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak bersama tujuh kepala daerah di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun memberikan surat pernyataan terbuka kepada Luhut Binsar Pandjaitan, yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka menuntut pembukaan jalur udara di wilayah mereka agar bisa dilalui pesawat komersial.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku telah mempersiapkan empat calon lahan yang akan dijadikan lokasi bandara. Salah satu lokasi yang diusulkan merupakan milik Perhutani dan akan dikoordinasikan jika dipilih menjadi tempat pembangunan bandara. Syahri memperkirakan kebutuhan akan lahan untuk bandara seluas 200-300 hektare. “Kami akan mencari solusi pembebasan lahannya dengan masyarakat.”
Bupati Trenggalek Emil Elestianto mengatakan pembangunan bandara ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini terisolasi dari ruang udara. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, selain Malang dan Surabaya, cukup tinggi di daerah ini.
HARI TRI WASONO