Percepat Citarum Bestari, Jabar Kumpulkan Pengusaha  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat harus mengubah perilaku hidup dengan lebih peduli pada lingkungan hidup

    Masyarakat harus mengubah perilaku hidup dengan lebih peduli pada lingkungan hidup

    INFO NASIONAL - Untuk mempercepat implementasi program Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) Pemprov Jawa Barat bersama  Forum Koordinasi Pimpinan daerah (FKPD) di Jabar menggelar  sosialisasi Gerakan Citarum Bestari.  “Kami akan menjadikan Citarum Bestari sebagai program superprioritas pemerintah karena Citarum mencerminkan peradaban umat khususnya masyarakat di wilayah Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di aula Graha Tirta, Jl. Lombok, Kota Bandung, Kamis, 31 Agustus 2016.

    Menurut Aher, pelaksanaan program Citarum Bestari yang dicanangkan sejak  2014 lalu memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat luas. Namun Aher menyayangkan jumlah perwakilan dari pengusaha  setingkat direktur yang hadir hanya sedikit meski jumlah perwakilan dari dunia usaha hadir sekitar  370 perusahaan.  Padahal, pada acara tersebut, para pengusaha  diminta komitmennya untuk mendukung pelestarian lingkungan alam Sungai Citarum.

    “Direktur Utama yang hadir dari perusahaan sekarang cuman sedikit. Jadi tolong sampaikan kepada para direktur Anda yang tidak hadir disini bahwa ini urusan penting, ini urusan value, ini urusan nilai kehidupan. Tidak sederhana. Kita tidak rela masa depan bangsa kita hancur gara-gara lingkungannya hancur,” kata Aher.

    Aher  mengatakan, pihaknya melalui Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) sudah mendatangi berbagai perusahaan di sekitar Citarum untuk memeriksa kelayakan Instalansi Pengolahan Limbah (Ipal) dari setiap perusahaan. Hasilnya, perusahaan yang menerapkan IPAL-nya  dengan baik bisa dihitung dengan jari. “Dari ratusan perusahaan yang mengolah limbah dengan baik dan setengah baik itu jari saya tidak habis untuk menghitungnya, saking jarangnya perusahaan yang mengelola limbah dengan baik,” kata  Aher.

    Karena itu, Pemprov Jawa Barat  berencana  membentuk Samsat yang  terdiri dari unsur pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota), kepolisian, kejaksaan, unsur TNI, serta unsur perusahaan atau asosiasi perusahaan. Mereka bertugas menyelesaikan permasalahan perusahaan terkait pengelolaan limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

    Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Rasio Ridho Sani mengatakanperlu dilakukan pembenahan izin, pengawasan, dan penerapan sanksi penegakan hukum lingkungan secara tegas.  Untuk itu dibutuhkan partisipasi semua elemen baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

    “Kita memerlukan pendekatan kolaboratif, pendekatan bersama-sama oleh pemerintah provinsi, kabupaten,kota, masyarakat, dan tentu dari dunia usaha,” kata Ridho. “Masyarakat harus mengubah perilaku hidup dengan lebih peduli pada lingkungan hidup.” (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.