Terungkap: Sebelum Digerebek, Gatot Brajamusti Dapat Ancaman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aa Gatot Brajamusti. facebook.com

    Aa Gatot Brajamusti. facebook.com

    TEMPO.COMataram - Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti mengaku diancam sebelum dia terpilih sebagai Ketua Umum Parfi. Menurut juru bicara Gatot, Ozi Sulaiman Sudira, banyak ancaman yang beredar, tapi ancaman itu cenderung diarahkan kepada Gatot. "Ancaman itu dikirim melalui pesan pendek,” kata Ozi di Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Ozi membeberkan, ancaman tersebut diterima rekannya sebelum terpilih untuk kedua kali sebagai Ketua Parfi dengan masa bakti 2016-2021. Hanya, Ozi tidak menyebutkan secara rinci bentuk ancaman yang ditujukan kepada Gatot. Kabarnya, ancaman tersebut berisi, jika Gatot terpilih lagi menjadi orang nomor satu di Parfi, dia akan berurusan dengan polisi. "Pokoknya ada ancaman," ujar Ozi tanpa merincinya.

    Baca: Gatot Brajamusti Jadi Tersangka, Nasib Reza Masih Tanda Tanya

    Gatot Brajamusti dan istrinya, Dewi Aminah, masih menjalani pemeriksaan di Polres Mataram. Gatot tampak lelah diperiksa selama tiga hari berturut-turut. Hingga Rabu pukul 15.00 Wita, Gatot bersama istrinya masih diperiksa. "Aa Gatot masih diperiksa. Begitu juga istrinya,” tutur Ozi. Saat diangkut ke mobil, Gatot dan istrinya menutupi wajah dengan masker dan kain warna hitam. 

    Ozi kembali menegaskan, hingga kemarin, Gatot dan istrinya belum berstatus tersangka. Pernyataan itu diperkuat dengan berita acara pemeriksaan. Di situ, Gatot hanya berstatus sebagai terperiksa. "Hingga hari ini (Rabu), belum ada penetapan tersangka. Di BAP masih sebagai terperiksa,” ucap Ozi, yang menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebut Gatot sebagai tersangka.

    AKHYAR M. NUR

    Baca Juga
    Geledah Perusahaan TW, Anak Buah Buwas Diperiksa Propam
    2 Kegeraman di Balik Alasan TW Laporkan Anak Buah Buwas



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.