Amankan Laut, Bakamla Harus Perkuat Kerja Sama dengan TNI AU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto setelah menyambangi rumah Habibie di Patra Kuningan XIII, Jakarta, 19 Agustus 2016. TEMPO/Arkhe

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto setelah menyambangi rumah Habibie di Patra Kuningan XIII, Jakarta, 19 Agustus 2016. TEMPO/Arkhe

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut. Sebagai institusi penting pengamanan wilayah maritim, Wiranto menganggap kelengkapan Bakamla belum cukup.

    "Bakamla memang lembaga yang termasuk baru, tapi keberadaannya sangat menentukan karena kita (Indonesia) negara maritim," ujar Wiranto  di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Agustus 2016.

    Wiranto menekankan pentingnya tugas Bakamla mengawasi aktivitas di kawasan perairan. "Banyak sekali (aktivitas), mulai masalah perikanan, transportasi laut, hingga penculikan, di teritorial kita," ucapnya.

    Koordinasi dengan TNI AL, menurut Wiranto, bisa menutupi keterbatasan yang dimiliki Bakamla. Hal itu pun disampaikan langsung kepada Ketua Bakamla Laksamana Madya Ari Soedewo, yang ditemuinya pada Selasa pagi.

    Wiranto menyebut, Bakamla saat ini hanya difasilitasi enam kapal laut. Perlengkapan itu tidak cukup untuk mengamankan wilayah Indonesia yang luas.

    "Makanya saya sampaikan, sementara ini, harus rajin koordinasi dengan lembaga lain, seperti AL yang memiliki begitu banyak armada," tutur Wiranto.

    Wiranto meminta sinergi kekuatan Bakamla dan TNI dilakukan dengan apik untuk menghindari tumpang-tindih tugas masing-masing lembaga. "(Bakamla) jangan sampai overlapping dengan AL. Tugasnya kan berbeda."

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.