Bangun Desa, TNI Gandeng Kementerian Perhubungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). TEMPO/Arif Wibowo

    Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). TEMPO/Arif Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia menggandeng Kementerian Perhubungan untuk membangun desa. Kerja sama tersebut diawali dengan menggelar rapat koordinasi teknis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-97 bersama Kementerian Perhubungan. Rapat koordinasi diselenggarakan hari ini, Rabu, 24 Agustus 2016, di Balai Samudra, Jakarta Utara.

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan program kerja sama ini adalah lintas sektoral. Ia berujar, program tersebut juga sebagai wujud komitmen TNI membangun bangsa secara berkesinambungan. “Semoga ini menjadi awal yang positif dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ucapnya di Balai Samudra, Jakarta Utara, Rabu, 24 Agustus 2016.

    Mulyono menuturkan TMMD akan menyasar pembangunan di daerah, terutama daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Bentuknya adalah membangun infrastruktur dan pembinaan sosial. Nantinya akan ada pula pembekalan bela negara di daerah, penyuluhan keluarga berencana, dan penyuluhan pertanian.

    Menurut Mulyono, TMMD akan berlangsung pada 20 September-19 Oktober 2016. Ada 9.150 personel yang akan terlibat dalam program tersebut, terdiri atas unsur TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan masyarakat.

    Rapat koordinasi ini dihadiri 461 peserta dari berbagai elemen, seperti ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota staf Kementerian Perhubungan, dan para kepala dinas perhubungan. Mulyono berharap rapat koordinasi teknis ini mampu menyatukan visi dan misi serta informasi kebijakan TMMD ke-97. “Dengan semangat kemanunggalan, kami tingkatkan pembangunan di daerah,” tuturnya.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.