Pilih Pengganti Arcandra, Energi Watch: Jangan dari Parpol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri ESDM Archandra Tahar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera memilih orang yang tepat untuk menggantikan posisi Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Lebih bagus Presiden sekarang memilih pengganti Arcandra dari jajarannya yang sudah ada di dalam jajaran Kementerian ESDM," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Ferdinand mengimbau Presiden agar tidak lagi berspekulasi dan mencari nama-nama baru yang justru akan menimbulkan polemik serupa maupun polemik berbeda nantinya. Sebab, menurut dia, spekulasi justru hanya akan menghambat pembangunan pada sektor energi dan sumber daya mineral. "Sudah cukup Presiden menunjuk orang-orang yang tidak bekerja profesional," ucapnya.

    Baca: Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM

    Ferdinand menuturkan sebaiknya Presiden juga tidak memilih pengganti Arcandra dari partai politik. Sebab, menurut dia, pengelolaan ESDM ini akan semakin kacau jika diserahkan kepada orang partai. "Sebaiknya memilih internal saja, di sana itu kan banyak yang mampu. Ada banyak direktorat jenderal yang punya kapasitas-kapabilitas yang layak," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mulai Selasa, 16 Agustus 2016. Menteri Arcandra diduga diberhentikan dengan hormat oleh Presiden lantaran diterpa kabar memiliki dua kewarganegaraan. Arcandra, yang puluhan tahun tinggal di Amerika Serikat, dikabarkan telah menanggalkan status WNI-nya.

    Menteri Arcandra baru dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 menggantikan menteri sebelumnya, Sudirman Said. Kini posisi Menteri ESDM untuk sementara dipegang Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.