WNI Disandera Lagi, Wapres: Kami Tidak Ingin Lagi Negosiasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 1 Agustus 2016. Mereka mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan 10 WNI yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 1 Agustus 2016. Mereka mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan 10 WNI yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak ingin ada negosiasi lagi dengan kelompok bersenjata yang menculik WNI. Negosiasi dianggap hanya menambah masalah.

    "Kami tidak ingin lagi ada negosiasi yang tentu ternyata lebih menambah masalah," kata Kalla, Jumat, 12 Agustus 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

    Saat ini, total WNI yang masih disandera kelompok bersenjata di Filipina ada 11 orang. Mereka adalah tujuh WNI anak buah kapal tugboat Charles 001 yang disandera sejak 20 Juni dan tiga WNI anak buah kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim yang disandera sejak 9 Juli lalu.

    Satu WNI lagi yang menjadi korban penyanderaan adalah Herman bin Manggak, kapten kapal pencari udang milik Malaysia. Herman disandera saat melaut di wilayah Kinabatangan, Sabah, perbatasan laut Filipina dengan Malaysia, 3 Agustus 2016.

    Kalla mengatakan upaya pembebasan sandera dilakukan antarnegara (G-to-G), antara Indonesia dan Filipina. "Pemerintah Filipina-lah yang kami harapkan secara serius membebaskan warga kita," kata Kalla.

    Menurut Kalla, melakukan negosiasi dengan penyandera melahirkan masalah. Ada dilema yang dihadapi. "Semuanya ada risiko, tapi kita ambil risiko sebagai negara yang paling wajarlah untuk kita lakukan, yaitu meminta pemerintah Filipina," kata Kalla.

    Pemerintah Filipina sejauh ini, kata Kalla, sangat serius melaksanakan pembebasan sandera melalui operasi besar-besaran di Sulu. "Mudah-mudahan secepatnya berhasil," kata Kalla.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.