Walhi Usulkan Masterplan Pengelolaan Sampah Bandung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barisan personil TNI bersiap membersihkan sampah di muara Sungai Citepus dan Citarum, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 2 Juni 2016. Pembersihan Sungai Citarum dikerjakan oleh personel TNI, Polri, mahasiswa, relawan dan masyarakat umum. TEMPO/Prima Mulia

    Barisan personil TNI bersiap membersihkan sampah di muara Sungai Citepus dan Citarum, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 2 Juni 2016. Pembersihan Sungai Citarum dikerjakan oleh personel TNI, Polri, mahasiswa, relawan dan masyarakat umum. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Perwakilan Jawa Barat mengajukan usulan dari elemen masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung untuk membuat dan menyusun masterplan kebijakan pengelolaan sampah. Direktur Walhi Perwakilan Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, masterplan tersebut sudah jadi dan hanya tinggal dipresentasikan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

    "Kalau itu dilegalkan dan bisa dijalankan bersama, bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di Indonesia. Kami yang mendorong itu justru atas masukan berbagai pihak dan kami harap segera dibahas di parlemen atau di Pemkot Bandung," kata Dadan saat ditemui di Graha Kompas Gramedia, Jalan R.E. Martadinata Kota Bandung, Kamis, 11 Agustus 2016.

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, masterplan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Bandung hingga 30 tahun ke depan, untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan sampah yang masuk ke perencanaan jangka pendek.

    "Di situ arah kebijakan atau arah dari upaya yang mengkolaborasikan upaya-upaya yang sudah dilakukan komunitas, program-program yang akan dijalankan Pemkot Bandung dan pelaku peran dunia usaha sebagai produsen sampah barang-barang kemasan," katanya.

    Dadan memastikan rancangan masterplan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. "Karena pemerintah kota dan daerah wajib menyusun arah kebijakan," ujarnya.

    Pada prinsipnya, Dadan melanjutkan, dalam masterplan tersebut akan terdapat beberapa poin perhatian, seperti sistem penanganan sampah, pola pembiayaan, pola kemitraan, pendanaan, dan sistem desentralisasi pengelolaan sampah.

    "Ke depan, kami tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah harus bisa dikurangi, dikelola, dan dimanfaatkan sedekat mungkin dari sumber. Itu prinsip dalam masterplan," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.