Pembebasan Sandera, Menko Wiranto: Jangan Percaya Abu Sayyaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukian militer Filipina melakukan penjagaan ketat saat memburu kelompok Abu Sayyaf. worldbulletin.net

    Pasukian militer Filipina melakukan penjagaan ketat saat memburu kelompok Abu Sayyaf. worldbulletin.net

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menuruti permintaan jaringan teroris Abu Sayyaf terkait dengan syarat pembebasan sandera. Ia juga menegaskan tak akan mempercayai segala ancaman atau informasi yang dilayangkan jaringan teroris yang berbasis di Filipina itu.

    "Biarkan saja dia (Abu Sayyaf) mau ngomong apa. Intinya, operasi pembebasan sandera terus berjalan," ujarnya dalam acara pengarahan Tim Pengendali Inflasi Daerah di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.

    Jaringan teroris Abu Sayyaf tengah menyandera sepuluh warga negara Indonesia. Tujuh orang disandera saat melaut di perairan Filipina, sisanya ketika melaut di Malaysia. Mereka meminta tebusan sebesar 250 juta peso jika ingin sandera bebas.

    Menurut Wiranto, Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan memenuhi permintaan tebusan itu. Indonesia memilih mengupayakan pendekatan diplomasi sembari mempersiapkan operasi militer jika dibutuhkan.

    Wiranto melanjutkan, dia tidak akan percaya terhadap ancaman jaringan Abu Sayyaf, meskipun sandera dikabarkan sedang sakit. Ia berkata, jaringan Abu Sayyaf pada dasarnya adalah penculik dan tidak semua omongan penculik bisa dipercaya.

    "Misalkan keluarga kamu diculik, terus kamu mau percaya sama omongan penculiknya? Itu kan informasi dari dia saja," kata Wiranto kepada awak media.

    Wiranto juga meminta publik dan media tidak menekan pemerintah terkait dengan pembebasan sandera ini. Ia meyakinkan bahwa operasi pembebasan terus berjalan dan komunikasi dengan keluarga korban tetap dijaga. "Pokoknya kami jangan ditekan-tekanlah," tuturnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.