TEMPO.CO, Jakarta - Baru siang tadi dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menuai kritik. Salah satu inisiator Hak Angket Skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, mengatakan penunjukan Sri Mulyani oleh Presiden Joko Widodo dapat memicu kegaduhan baru.
Menurut dia, sosok Sri Mulyani tidak bisa dilepaskan dari skandal Bank Century yang proses hukumnya masih berjalan hingga saat ini.
Pada kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sudah divonis hukuman 15 tahun penjara. Mahkamah Agung memutuskan perkara berkekuatan hukum tetap itu pada April 2015.
Konsekuensi putusan MA itu, kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib melanjutkan proses hukum mega skandal ini. "Sebab, dalam dakwaan kepada Budi Mulya, disebutkan sejumlah nama yang patut dimintai pertanggungjawaban," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2016.
Baca: Aburizal Bakrie: Sri Mulyani Solusi Masalah Ekonomi
Sri Mulyani saat proses penyelamatan Bank Century sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia diketahui berkomunikasi dalam tiga dokumen surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bila KPK hendak melanjutkan proses hukum kasus Century, kata Bambang, KPK harus memanggil dan mendengarkan kesaksian Sri Mulyani lagi. Pemanggilan ini dapat menyulut kegaduhan. "Kalau hal itu akhirnya terjadi, semoga saja tidak mengganggu ritme kerja Kabinet Kerja," ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan kasus Century pun akan terus menjadi perhatian masyarakat. Mereka akan menagih terus penegak hukum, khususnya KPK, guna menuntaskan proses hukumnya.
Meski begitu, ujar Bambang, semua pihak harus menghormati pilihan Presiden Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya. Reshuffle jilid II Kabinet Kerja ini mencerminkan kerja keras Jokowi untuk dua target yang sangat strategis.
Lihat juga: Wiranto Jadi Menkopolhukam, Kontras Protes Jokowi
Target pertama, mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dengan merangkul mayoritas kekuatan politik. Target kedua, memacu produktivitas Kabinet Kerja, utamanya dalam penyerapan anggaran guna menggerakkan perekonomian nasional di tengah kelesuan perekonomian global.
Secara kapabilitas, Bambang mengakui jika Sri Mulyani tidak diragukan lagi. "Tidak salah jika sejumlah kalangan memberi perhatian khusus pada penunjukannya sebagai Menteri Keuangan," ujarnya.
AHMAD FAIZ
