TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sepakat dengan Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang melarang seluruh pegawai negeri sipil dan aparat negara berburu Pokemon Go. Larangan bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) terutama jika dilakukan di lingkungan kerja.
“Dalam konteks profesionalisme kerja mungkin mengganggu kalau tiba-tiba ada pegawai saat bertugas mencari Pokemon,” kata Aher, panggilan Ahmad Heryawan, di Bandung, Jumat, 22 Juli 2016.
Baca Juga:
Aher lantas mengisahkan bagaimana anak bungsunya sepulang sekolah langsung berburu Pokemon Go di sekitar rumah dinas gubernur di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung. “Anak saya lari-lari di halaman, ngapain? Rupanya sedang ngejar Pokemon di Pakuan," kata Aher.
Berikurt ini cerita Aher tentang anaknya yang berburu Pokemon Go di sekitar rumah dinas.
Aher: Ada enggak Pokemonnya?
Anak: Ada.
Aher: Sebelah mana?
Anak: Depan Pak, dekat tiang bendera satu, belakang dekat genset, kolam ikan, dan jalan aspal yang dekat kandang burung.
Aher: Ketangkep?
Anak: Ketangkep Pak
Aher: Berapa yang kamu tangkap?
Anak: Lima
Aher: Masih ada di tempat lain?
Anak: Banyak banget di Gedung Pakuan.
Menurut Aher, berburu Pokemon membuat anaknya keasyikan dalam bermain game. Aher lantas menanyakan kepada anaknya yang duduk di kelas 1 SMP itu, apakah Pokemon ada di dalam Gedung Negara. "Ia menjawab tidak ada. lalu saya bilang bagus masih ada fatsun kalau begitu. Kalau ada di ruangan saya, akan saya protes. Kalau masih di halaman, okelah,” kata Aher.
Baca: Pemerintah Sedang Mengkaji Dampak Pokemon Go pada Anak
Dari kisah anaknya yang gemar berburu Pokemon, Aher menegaskan tidak akan mengizinkan siapa saja mencari monster Pokemon di Gedung Sate. "Janganlah, mengganggu nanti. Saya tidak tahu aturan mainnya (Pokemon) seperti apa, kalau sembarangan naruh Pokemon bahaya juga,” kata Aher.
Aher mengaku menunggu keputusan lanjutan keputusan pemerintah soal Pokemon, menyusul rencana peluncuran resmi permainan itu untuk kawasan Indonesia. “Saya tunggu kajian kebijakannya, kajian sosialnya, kajian ilmiahnya, kajian regulasinya seperti apa."
Ditempat terpisah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait dengan dampak permainan Pokemon Go terhadap perkembangan anak.
"Memang sama seperti game-game lain, tapi kami tetap harus emngkaji. Apakah game itu memberikan nilai pendidikan terhadap anak-anak atau tidak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2016.
Yohana menjelaskan, kementeriannya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Yang pengaruhnya besar terhadap anak kami akan kaji dulu. Kami akan laporkan nanti," jelas Yohana sembari menambahkan bahwa teknologi dapat membuat banyak perubahan kepada anak-anak baik secara positif maupun negatif.
AHMAD FIKRI | ANTARA
