Namanya Mencuat dalam Pilkada Jakarta, Risma Belum Dipanggil PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan partainya masih memonitor nama-nama figur yang berkembang di masyarakat untuk dicalonkan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut dia, partai masih menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengajukan beberapa nama.

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso muncul sebagai figur baru yang diwacanakan bakal diusung PDI Perjuangan. Namun Masinton mengaku belum ada pembicaraan khusus dengan Risma ataupun Budi Waseso.

    “Belum ada pembicaraan khusus dengan Risma. Tugas partai adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat DKI Jakarta,” ucap Masinton saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

    Masinton berujar Risma dan Budi Waseso adalah nama yang muncul dari aspirasi warga Jakarta. “Saya kebetulan tahu dari dapil saya di Jakarta,” ujarnya. Apabila keduanya memenuhi keinginan masyarakat, tutur dia, partainya bakal mengirim kader partai untuk menjalin komunikasi.

    Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Andreas Parera. Ia menyatakan masih bakal mempertimbangkan nama-nama calon yang bakal diusung dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017.

    Pekan depan, tutur Andreas, sesuai dengan rencana, partainya akan mengerucutkan 34 menjadi lima nama untuk diajukan sebagai bakal calon Gubernur DKI. Tapi, kata dia, partainya masih akan melihat dinamika dalam masyarakat. “Minggu depan, akan ada pengerucutan menjadi lima nama,” ucap Andreas.

    ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.