Jokowi Pantau Isu Vaksin Palsu di 14 Rumah Sakit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan kasus peredaran vaksin palsu. Apalagi, baru saja terungkap nama 14 rumah sakit yang ketahuan menggunakan vaksin palsu.

    "Presiden mengikuti setiap hal yang berkembang di media dan media sosial. Selain itu, mendapatkan laporan perkembangan terbaru," ujar Pramono saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 15 Juli 2016.

    Kemarin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek membuka nama 14 rumah sakit yang mengedarkan ataupun menggunakan vaksin palsu. Mayoritas rumah sakit tersebut berada di Bekasi.

    Di sisi lain, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto telah menetapkan 20 tersangka terkait dengan vaksin palsu itu. Sebanyak 16 di antaranya ditahan, sedangkan sisanya tidak. Lebih lanjut, dari 20 itu, 6 orang berperan sebagai produsen, 5 orang distributor, 3 orang penjual, 2 orang pengepul botol vaksin, 1 pencetak label, 1 bidan, dan 2 dokter.

    Pramono menjelaskan, Presiden Joko Widodo terus memantau perkara ini karena ia menganggap pengedaran vaksin palsu sebagai kejahatan luar biasa. Presiden Joko Widodo, lanjut Pramono, berharap aparat penegak hukum dan kementerian terus berkoordinasi agar perkara vaksin palsu bisa tuntas sepenuhnya dan pelakunya ditindak tegas.

    "Bahwa orang melakukan pemalsuan hal yang fundamental terhadap hidup seseorang, apalagi bayi, itu tidak manusiawi," ujar Pramono.

    Ditanyai apakah perlu ada tindakan tegas ke rumah sakit yang mengedarkan atau menggunakan vaksin palsu itu, Pramono mengiyakan. "Tindakan tegas tidak hanya bagi pelaku, tapi orang yang menikmati dan RS yang sudah mengetahui (tapi membiarkan)," ujarnya mengakhiri.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.