Inilah Ucapan Rizal Ramli yang Sebut Ahok Cengeng

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengerahkan semua Menteri teknis dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk sidak di Pulau Reklamasi C dan D, Jakarta Utara, 4 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat

    Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengerahkan semua Menteri teknis dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk sidak di Pulau Reklamasi C dan D, Jakarta Utara, 4 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar tidak terkesan cengeng menghadapi keputusan Komite Gabungan soal penghentian pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pulau G, Jakarta Utara.

    "Jangan cengenglah jadi orang. Masak, segala macam mau diadukan ke Presiden?" kata Rizal Ramli di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Juli 2016. Menurut Rizal, setiap kementerian memiliki kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang.

    BACA: Disebut Cengeng oleh Rizal Ramli, Ahok: Diem Juga Salah

    Rizal Ramli mencontohkan, kewenangan pengelolaan kawasan pelabuhan milik Kementerian Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan kewenangannya dipunyai Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara lingkungan hidup di bawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Satu menteri saja bisa batalkan, ini tiga menteri."

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyurati Presiden Joko Widodo perihal keputusan Komite Gabungan. Ahok mempertanyakan keputusan itu karena dia berpegangan pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan merasa penghentian reklamasi harus dilakukan oleh Presiden.

    BACA: Kirim Surat ke Istana, Ahok: Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

    Adapun Komite Gabungan yang terdiri atas Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI memutuskan sejumlah poin penting soal reklamasi Teluk Jakarta.

    Keputusan itu adalah, pertama, pembangunan proyek Pulau G membahayakan obyek vital strategis laut, seperti lalu lintas transportasi laut, dan pulau itu dibangun di atas kabel milik PT PLN. Lalu berikutnya, harus ada perbaikan di Pulau C, D, dan N. Pulau-pulau itu diketahui berdempetan atau tak memiliki jarak.

    DIKO OKTARA

    BACA JUGA
    Jokowi Belum Terima Surat Ahok Soal Pembatalan Pulau G
    Ahok Sebut Belum Terima Surat Pembatalan Reklamasi Pulau G


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Kecelakaan Tol Cipali Dipicu Bus yang Supirnya Diserang Penumpang

    Kecelakanan Tol Cipali melibatkan empat kendaraan beruntun di kilometer 150, Senin dinihari, 17 Juni 2019 dipicu serangan penumpang pada supir.